Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera memulai pembangunan proyek waste-to-energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di awal tahun ini. Proyek tersebut akan tersebar di 34 titik di 34 kabupaten/kota.
Target Penanganan Sampah 1.000 Ton per Hari
Prasetyo menyebut proyek ini diprioritaskan untuk daerah dengan volume timbunan sampah harian mencapai rata-rata 1.000 ton per hari. Pembangunan PSEL diharapkan mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah.
“Waste to Energy akan dibangun di 34 kabupaten/kota atau di 34 titik yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari. Ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah,” kata Prasetyo kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
Bagian dari 18 Proyek Hilirisasi Strategis
Prasetyo menambahkan, proyek PSEL merupakan satu dari 18 proyek hilirisasi strategis yang mulai dikerjakan pada periode Januari hingga Maret 2026. Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa 18 proyek hilirisasi tersebut telah melewati tahap prastudi kelayakan dan diperkirakan memiliki nilai investasi mencapai Rp 600 triliun. Realisasi investasi proyek-proyek tersebut akan dipimpin langsung oleh Danantara Indonesia.
PSEL sendiri merupakan proses pengolahan sampah yang tidak dapat didaur ulang melalui teknologi untuk menghasilkan energi, seperti panas, listrik, atau bahan bakar alternatif. Teknologi ini diharapkan dapat mendukung kemandirian energi nasional, mengurangi volume sampah terbuka, serta menekan ketergantungan terhadap energi konvensional seperti batu bara.
DME dan Program Energi Lainnya
Selain proyek waste-to-energy, Prasetyo juga menyebut bahwa pemerintah akan segera melakukan groundbreaking proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). DME adalah salah satu bagian dari hilirisasi batu bara, di mana batu bara berkalori rendah diolah menjadi gas alternatif. Hal ini diharapkan bisa mengurangi kebutuhan Indonesia terhadap gas LPG.
“Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, program-program di bidang pertanian juga,” tutup Prasetyo.
