Pembacaan publik terhadap masa depan bangsa menunjukkan penurunan tajam meski tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden masih relatif tinggi. Temuan itu tercatat dalam survei nasional yang memotret persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan dan pelaksanaan program prioritas.

Survei dilakukan secara tatap muka pada 18-26 Mei 2026 dengan 2.400 responden. Hasilnya memperlihatkan celah antara tingkat kepuasan terhadap figur kepemimpinan dan keyakinan masyarakat terhadap arah pemerintahan ke depan.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden tercatat 64,8%, turun dari 67,7% pada Agustus 2025. Namun, angka keyakinan masyarakat bahwa pemerintahan akan membawa negara ke arah lebih baik merosot dari 80,4% menjadi 53,2%.

Sebaliknya, proporsi responden yang menyatakan tidak yakin meningkat dari 15,8% menjadi 43,1%.

Tekanan Ekonomi Jadi Alasan Utama

Direktur Eksekutif lembaga survei menyebut penurunan optimisme itu dipengaruhi oleh tekanan ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat secara langsung.

Sebanyak 41,9% responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama. Selain itu, 74,1% mengaku kesulitan memperoleh pekerjaan, sementara 42,1% menilai harga kebutuhan pokok kini lebih tidak terjangkau dibandingkan tahun lalu.

“Jadi saya kira menjadi catatan bagi pemerintah ketika mengeksekusi program, pasti harus ada tahapan baik dari awal perencanaan, implementasi, dan mungkin ada pilot project. Jadi tidak harus hari itu juga dan harus masif dan massal,” ujar Direktur Eksekutif itu saat memaparkan hasil survei.

Evaluasi Program Prioritas

Dalam pemetaan implementasi program prioritas, beberapa inisiatif mendapat apresiasi sedangkan lainnya dinilai belum optimal. Program cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, dan pembangunan 3 juta rumah disebut memperoleh respons cukup baik dari masyarakat.

Sementara itu, pelaksanaan dua program lain—Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)—dinilai belum berjalan optimal.

Survei mencatat percepatan pelaksanaan program berskala besar terhambat keterbatasan waktu efektif pemerintahan menjelang tahapan politik menjelang Pemilu 2029. Dengan asumsi dinamika politik meningkat pada 2028, pemerintah dipandang hanya memiliki waktu hingga 2027 dan awal 2028 untuk menunjukkan hasil nyata berbagai program strategis.

Direktur Eksekutif itu mengingatkan potensi masalah implementasi kebijakan bila persiapan tidak matang. Ia mencontohkan polemik seputar KDMP, termasuk pertanyaan publik terkait relevansi pelatihan semi-militer bagi calon manajer koperasi dan persoalan keselamatan yang muncul.

Melalui hasil survei ini, pihak penyelenggara berharap temuan menjadi peringatan dini bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan, agar tekanan ekonomi rumah tangga tidak berkembang menjadi ketidakpuasan politik yang lebih luas.