IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Saat Israel terus melakukan kampanye militer melawan Hamas, para pemimpin Arab memetakan cara untuk mendukung Gaza pascaperang dan memberikan satu syarat utama dalam keterlibatan mereka untuk jalan menuju negara Palestina.
Hambatan besar terbentang dalam upaya mendapatkan dukungan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dan pemerintah Israel yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memiliki sifat pemerintahan yang keras. Kedua negara tersebut merupakan kunci untuk membebaskan Palestina.
Namun negara – negara Arab yang terdiri dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Yordania dan Mesir telah menegaskan bahwa mereka akan memberikan dukungan finansial dan politik mereka yang akan sangat penting bagi masa depan Jalur Gaza yang hancur dan harus dibayar dengan biaya yang sangat mahal.
“Kami telah berkoordinasi erat dalam hal ini dengan Palestina. Ini harus benar-benar menjadi jalan menuju negara Palestina. Tanpa jalur politik yang nyata, akan sangat sulit bagi negara-negara Arab untuk mendiskusikan bagaimana kita akan memerintah,” kata Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, dilansir dari GulfNews, Rabu (15/05/2024).
Ini bukan pertama kalinya para pemimpin Arab bersatu untuk memetakan jalan menuju solusi dua negara, tujuan yang mereka yakini dapat meredakan ketegangan di Timur Tengah dan membantu mewujudkan kemakmuran di Palestina. Namun, dengan perang antara Israel-Hamas yang melumpuhkan perekonomian regional dan meluas ke negara-negara tetangga, menimbulkan urgensi untuk meredakan ketegangan yang terjadi di kedua negara tersebut.
Pada Forum Ekonomi Dunia yang diadakan bulan lalu, para menteri luar negeri Eropa dan Arab bertemu untuk membahas cara memajukan solusi untuk kedua negara. Gaza juga akan menjadi agenda utama ketika para pemimpin dari 22 negara anggota Liga Arab mengadakan pertemuan di Bahrain.
Negara-negara Arab menekan Amerika Serikat untuk mencapai dua hal, yaitu mendirikan negara Palestina dan mengakuinya di PBB. Para pemimpin Arab berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintahan Joe Biden untuk saling mendukung rencana setelah perang usai.
