Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat menjadi US$439,8 miliar pada April 2026, naik dari US$433,4 miliar pada Maret 2026. Secara tahunan, ULN tumbuh 1,9%.

Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan ULN sektor publik, sementara ULN sektor swasta masih terkontraksi. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat stabil pada 29,6% pada April 2026, didominasi utang jangka panjang yang menyumbang 84,5% dari total ULN.

Peran Pemerintah Dan Pemanfaatan ULN

Posisi ULN pemerintah pada April 2026 tercatat sebesar US$216,4 miliar, tumbuh 3,7% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan laju kenaikan pinjaman luar negeri.

Dalam keterangan resmi, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan pemerintah dan BI terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN agar struktur utang tetap sehat. “Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ujar Ramdan.

Menurut data BI, alokasi ULN pemerintah diarahkan untuk sektor produktif. Secara sektoral, penggunaan ULN pemerintah meliputi jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22%); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,5%); jasa pendidikan (16,2%); konstruksi (11,5%); serta transportasi dan pergudangan (8,5%).

BI juga mencatat bahwa posisi ULN pemerintah hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

Kontraksi ULN Swasta

ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar US$193,2 miliar, mengalami kontraksi tahunan sebesar 0,7%. Kontraksi ini terutama ditopang oleh penurunan ULN pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations), yang terkontraksi 5% secara tahunan.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; penyediaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, yang bersama-sama menyumbang 79,6% dari total ULN swasta. BI mencatat dominasi utang jangka panjang pada ULN swasta dengan pangsa 75,8%.

Ramdan menambahkan bahwa aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatat net inflow, yang menurutnya mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai bagian dari pengelolaan APBN, BI dan pemerintah menegaskan pemanfaatan ULN akan terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif sambil menjaga sustainabilitas pengelolaan utang.