Jakarta – Sejumlah elemen buruh mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (29/12/2025) pagi. Massa buruh ini menggelar demonstrasi menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 yang hanya sebesar Rp 5,72 juta.
Pantauan di lokasi, massa buruh mulai berdatangan sejak pukul 10.30 WIB dan berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka kemudian berbaris di dua lajur jalan tersebut, mengarah ke Gambir. Rencananya, para buruh akan melakukan long march menuju kantor Gubernur DKI Jakarta, berputar ke arah Patung Kuda, hingga akhirnya menuju Istana Merdeka.
Petugas kepolisian telah bersiaga di sekitar lokasi. Pagar pembatas, beton barier, dan mobil rantis disiagakan. Namun, akses lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan masih normal, belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan.
Aksi demonstrasi ini rencananya akan berlangsung selama dua hari, pada 29 dan 30 Desember 2025, dengan titik fokus di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan tuntutan utama terkait UMP dan upah sektoral.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi hari pertama diperkirakan melibatkan sekitar 1.000 buruh, sementara puncak aksi pada 30 Desember akan melibatkan sekitar 10 ribu motor. Ia menegaskan aksi hanya dipusatkan di Istana Merdeka, bukan di Gedung DPR.
“Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Minggu (28/12).
Tuntutan Buruh Soal UMP DKI Jakarta 2026
KSPI secara tegas menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Said Iqbal menilai angka tersebut lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.
“Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang,” ujarnya.
Said menyoroti tingginya biaya sewa rumah di Jakarta yang menurutnya jauh melampaui daerah sekitar. Ia juga menyebut nilai UMP Jakarta masih berada di bawah hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Menurutnya, KHL pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta tercatat sebesar Rp5,89 juta per bulan.
Oleh karena itu, KSPI menuntut agar UMP 2026 direvisi agar setara dengan nilai KHL, serta meminta kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di atas KHL.
