Penguatan pasar modal harus dimasukkan dalam agenda pembangunan nasional, kata pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menarik arus modal global, namun peluang itu bergantung pada kemampuan negara menjamin transparansi, tata kelola, dan kepastian hukum.

“Peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah mampu memperkuat transparansi, tata kelola, dan kepastian hukum,” ujar Hardjuno.

MSCI Jadi Pangkal Evaluasi

Hardjuno menilai catatan MSCI harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi mendasar di pasar modal. Meski MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai negara pasar berkembang dalam Market Classification Review 2026, lembaga itu menyampaikan sejumlah catatan terkait transparansi kepemilikan saham, validitas free float, serta dugaan coordinated trading.

Menurut Hardjuno, catatan tersebut menunjukkan persoalan utama bukan lagi jumlah investor atau kapitalisasi pasar, melainkan lemahnya kepercayaan terhadap tata kelola dan kepastian hukum.

Kepercayaan Sebagai Fondasi

Dalam pandangan Hardjuno, pasar modal sejatinya adalah pasar kepercayaan. Investor menilai tidak hanya potensi keuntungan, tetapi juga sejauh mana negara dapat menjamin keterbukaan informasi, perlakuan yang setara, dan penegakan hukum yang konsisten.

“MSCI pada dasarnya sedang mengingatkan bahwa pasar modal yang kuat tidak dibangun oleh euforia, tetapi oleh kepercayaan. Kepercayaan hanya lahir dari transparansi, akuntabilitas, serta rule of law yang berjalan dengan baik,” kata dia.

Fokus Pada Pengawasan dan Kepemilikan

Hardjuno mengingatkan agar perhatian terhadap dugaan coordinated trading tidak dipandang semata teknis. Ia mengusulkan penguatan pengawasan transaksi pasar modal karena pembentukan harga yang tidak mencerminkan mekanisme pasar dapat menciptakan distorsi dan menurunkan kredibilitas Bursa Efek Indonesia di mata investor internasional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan mengenai pemilik manfaat akhir (beneficial owner). Transparansi kepemilikan menjadi salah satu standar utama bagi investor institusi global karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas dan mitigasi risiko.

“Jika struktur kepemilikan terlalu rumit dan sulit ditelusuri, maka tingkat kepercayaan akan menurun,” ujarnya.

Pelajaran Dari Negara Lain

Hardjuno menyebut beberapa negara yang menjadi tujuan utama investasi berhasil karena menjaga kepastian hukum serta tata kelola yang transparan. Ia mencontohkan Singapura yang dikenal dengan transparansi dan penegakan aturan yang konsisten, serta menyebut Korea Selatan dan India yang terus memperkuat tata kelola dan perlindungan investor.

Ia menegaskan Indonesia tidak cukup mengandalkan penambahan jumlah investor atau perusahaan yang melantai di bursa. Yang lebih penting, menurut Hardjuno, adalah memastikan pasar bekerja secara jujur, transparan, dan dapat dipercaya.