Pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara di Timur Tengah menyuarakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina. Para menteri dari negara-negara tersebut menyoroti kondisi yang semakin parah akibat cuaca buruk, termasuk hujan lebat dan badai yang memperparah kerentanan warga.
Kondisi Kemanusiaan yang Memprihatinkan
Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) melalui akun X pada Jumat (2/1/2026) merinci daftar negara yang turut prihatin, meliputi Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Turki, Kerajaan Arab Saudi, Qatar, dan Republik Arab Mesir.
Dalam pernyataannya, Kemlu RI mengutip para menteri yang mengungkapkan bahwa cuaca buruk telah mengekspos kerapuhan kondisi kemanusiaan. Hampir 1,9 juta orang dan keluarga pengungsi yang tinggal di tempat penampungan tidak memadai menghadapi situasi krisis. Kamp-kamp yang terendam banjir, tenda-tenda rusak, bangunan yang runtuh, serta paparan suhu dingin yang disertai kekurangan gizi, secara signifikan meningkatkan risiko terhadap kehidupan warga sipil. Hal ini juga memicu wabah penyakit, terutama di kalangan anak-anak, perempuan, lansia, dan individu dengan kerentanan medis.
Apresiasi dan Tuntutan terhadap Israel
Kemlu RI juga menyampaikan apresiasi atas upaya berkelanjutan organisasi dan badan PBB, khususnya UNRWA, serta lembaga swadaya masyarakat kemanusiaan internasional yang terus memberikan bantuan kepada warga Palestina di tengah kondisi yang sangat sulit.
Para menteri menegaskan tuntutan agar Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa pembatasan di Gaza maupun Tepi Barat. “Setiap upaya untuk menghambat kemampuan mereka untuk beroperasi tidak dapat diterima,” ujar Kemlu RI.
Dukungan Resolusi dan Rencana Pemulihan
Lebih lanjut, Kemlu RI menyebut para menteri kembali menegaskan dukungan penuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Mereka menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam implementasi rencana tersebut demi memastikan keberlanjutan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza, serta membuka jalan menuju kehidupan yang bermartabat dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
“Dalam konteks ini, mereka menekankan perlunya segera memulai dan meningkatkan upaya pemulihan awal, termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak dan bermartabat untuk melindungi penduduk dari kondisi musim dingin yang parah,” jelas Kemlu RI.
Seruan untuk Komunitas Internasional
Mereka juga menyerukan komunitas internasional untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan moralnya dengan menekan Israel agar segera mencabut pembatasan masuk dan distribusi bantuan penting. Bantuan yang dimaksud meliputi tenda, bahan tempat tinggal, bantuan medis, air bersih, bahan bakar, serta dukungan sanitasi.
“Para menteri menuntut agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Jalur Gaza secara penuh, segera, dan tanpa hambatan melalui PBB dan badan-badannya, termasuk rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit, serta pembukaan Penyeberangan Rafah dua arah sesuai ketentuan dalam Rencana Komprehensif Presiden Trump,” imbuh Kemlu RI.
