Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengumumkan bahwa Indonesia telah dinominasikan oleh kelompok Asia-Pasifik sebagai calon tunggal untuk memegang jabatan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2026. Menanggapi hal ini, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah, memaparkan peran strategis yang akan diemban Indonesia jika amanah tersebut resmi ditetapkan.
Peran dan Prinsip Diplomasi Indonesia
Menurut Rezasyah, secara tradisi diplomatik, Indonesia akan menjalankan mandat ini dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa diplomasi Indonesia telah dikenal luas memiliki prinsip profesionalisme tinggi, keadilan, serta mengedepankan musyawarah dan mufakat.
“Secara tradisi diplomatik, Indonesia akan menjalankan amanah ini secara bertanggung jawab. Diplomasi Indonesia sudah dikenal luas sebagai memiliki prinsip-prinsip profesionalisme tinggi, adil, serta mengedepankan musyawarah dan mufakat,” ujar Reza kepada wartawan pada Jumat (26/12/2025).
Perhatian Internasional dan Penyelesaian HAM Domestik
Reza menilai, agar dapat menjalankan amanah ini secara tegas dan konsisten, Indonesia perlu menyadari perhatian internasional terhadap masalah HAM yang pernah dan tengah dihadapi di dalam negeri. Perhatian ini, menurutnya, akan datang dari berbagai lembaga pemerintah luar negeri maupun organisasi non-pemerintah.
“Bagi masyarakat internasional, sebuah formula HAM yang berasal dari praktik terbaik negara manapun, termasuk dari Indonesia, hendaknya sudah tuntas, dan tidak menyisakan masalah etika dan hukum yang sekecil apapun,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah hendaknya meningkatkan sinergi antar Kementerian dan Lembaga, termasuk organisasi kemasyarakatan, untuk mempercepat penyelesaian berbagai masalah HAM di dalam negeri. Upaya ini, setidaknya, dapat dilakukan dengan mengupayakan kesepakatan sekecil apapun, namun berbasis musyawarah dan mufakat dengan tenggat waktu yang disepakati bersama.
Teuku Rezasyah, ahli hubungan internasional dari Unpad. (Dok Unpad)
Tantangan Teori dan Praktik HAM dalam Persaingan Global
Lebih lanjut, Reza memberikan peringatan terkait potensi benturan antara teori dan praktik HAM. Ia berpendapat bahwa kritik atas HAM bisa saja dijadikan alat dalam persaingan global.
“Indonesia hendaknya juga memaklumi perbenturan di tingkat teori dan praktik dari HAM itu sendiri, yang berasal dari kalangan negara maju dan negara berkembang. Karena dalam persaingan global di tingkat geo-ekonomi, geo-politik, dan geo-strategi saat ini, kritik atas HAM yang sekecil apapun, dapat dijadikan momentum untuk mengerdilkan perkembangan demokrasi di banyak negara,” jelasnya.
Reza memprediksi Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam menyelaraskan idealisme Pancasila yang mengedepankan kerja sama dan saling pengertian dengan banyak mitra internasional. Hal ini dikarenakan realitas di lapangan sering kali lebih mengedepankan pragmatisme dan kemenangan jangka pendek.
“Hal ini akan teruji dalam kasus-kasus seperti hak hidup masyarakat Palestina di wilayah mereka yang dikuasai Israel, perilaku ICE (Imigrasi dan Bea Cukai, red) di Amerika Serikat yang menyengsarakan masyarakat pendatang, dan juga konflik masyarakat asli melawan perambahan lingkungan hidup di berbagai belahan bumi,” katanya.
Harapan untuk Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
Reza berharap amanah internasional ini dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan harus terbuka dan berbasis pada hukum serta etika internasional yang teruji.
“Bagi pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, amanah internasional ini hendaknya dijalankan dengan sangat bertanggung jawab, yang seluruh proses pengambilan keputusannya dibuat terbuka dan berbasis hukum internasional dan etika internasional yang benar-benar teruji,” katanya.
Momentum Penyelesaian HAM Domestik
Reza juga melihat amanah ini sebagai momentum bagi Indonesia untuk mempercepat penyelesaian masalah HAM di dalam negeri. Menurutnya, keberhasilan menjawab tantangan internasional sangat ditentukan oleh keberhasilan penyelesaian isu HAM domestik.
“Tanggung jawab internasional ini hendaknya dijadikan momentum oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah HAM di dalam negeri, terutama sekali yang terjadi akibat kelengahan prosedur di bidang lingkungan hidup,” ucap Reza.
Ia menambahkan, Indonesia hendaknya kreatif dalam mendalami praktik-praktik HAM terbaik yang dapat digali dari kearifan lokal ratusan negara.
Inisiatif Terkait Palestina
Dalam pandangannya, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya untuk menggandeng kalangan Yahudi di luar Israel dalam upaya penyelesaian masalah HAM di Palestina.
“Perihal kepongahan Israel, yang telah menjadi kerisauan dunia, Indonesia hendaknya memprakarsai upaya Dewan HAM untuk mengundang berbagai kalangan Yahudi di luar Israel untuk turut berbagi pandangan. Mengingat citra baik Yahudi sebagai masyarakat yang cinta damai, telah dikerdilkan oleh ajaran Zionisme yang sangat menindas HAM masyarakat di kawasan Timur Tengah,” kata dia.
Proses Nominasi dan Penetapan
Indonesia secara resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Nominasi ini akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitasnya, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Apresiasi dan Janji Pemerintah
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan apresiasi kepada negara-negara anggota APG atas nominasi Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026.
“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” kata Sugiono dalam unggahan di akun Instagram Menlu RI seperti dilihat pada Rabu (24/12).
Ia berjanji bahwa amanah tersebut akan dijalankan Indonesia dengan kepemimpinan yang adil dan mengedepankan perlindungan HAM bagi semua kelompok.
