Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi laporan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengenai pembangunan jembatan di wilayah bencana Sumatera yang dilakukan secara swadaya hingga berutang. Said menyatakan bahwa situasi tersebut tidak akan terjadi jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggaran Bencana Tersedia
Said menjelaskan bahwa dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera pada tahun 2025. Ia berharap Menteri Keuangan dan BNPB dapat merumuskan kebijakan anggaran yang cepat namun tetap berhati-hati.
“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu,” kata Said kepada wartawan, Rabu (31/12/2025). Ia menambahkan, Kemenkeu juga dapat memberikan respons dukungan anggaran yang cepat apabila BNPB mampu mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang diperlukan oleh TNI AD dalam membangun jembatan bailey.
Pentingnya Jembatan Bailey
Menurut Said, jembatan bailey sangat krusial bagi masyarakat terdampak bencana. Jembatan darurat ini dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD dan sangat membantu membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Ia berharap BNPB dapat bertindak lebih gesit di masa mendatang.
“Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit,” ujarnya.
Ketua DPP PDIP ini menekankan bahwa penanganan bencana di Sumatera seharusnya tidak berlarut-larut akibat lemahnya koordinasi antarsektor. DPR mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk pengadaan jembatan bailey.
“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana,” ungkapnya.
Dana Cadangan dan Koordinasi
Said menambahkan, meskipun alokasi anggaran APBN 2025 akan segera ditutup bukunya, negara masih memiliki dana di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). Dana ini dapat digunakan oleh pemerintah jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penanganan bencana di Sumatera.
“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” tambahnya.
Keterbatasan Sistem Keuangan TNI
Sebelumnya, Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pihaknya belum sepenuhnya memahami sistem keuangan dalam penanganan bencana. Ia menyatakan sebagian besar pekerjaan dilakukan secara swadaya.
“Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak,” ujarnya.
Maruli juga membeberkan bahwa pihaknya telah membeli jembatan armco langsung dari pabrik, namun prosesnya bertahap dan sebagian masih berstatus utang.
“Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya bisa masih bisa berlanjut, dan saya meyakini, iya, Pak, saya pura-pura lihat Bapak, Pak,” kata Maruli.
