Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka setelah Partai Golkar mengajukan usulan tersebut dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partainya. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut, dengan alasan mahalnya ongkos politik dalam sistem pilkada langsung saat ini.
Gerindra Nilai Sistem Pilkada Langsung Punya Banyak Sisi Negatif
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa partainya mendengarkan berbagai aspirasi dan pendapat mengenai sistem demokrasi yang berjalan. Pengalaman di Komisi II DPR RI dan berbagai kajian menunjukkan bahwa sistem pilkada langsung memiliki sejumlah kekurangan.
“Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi, kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Ia menyoroti tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Selain itu, negara juga menanggung beban pembiayaan yang tidak sedikit untuk penyelenggaraan pilkada secara langsung.
Dorong Perubahan Sistem Menuju Pilkada Lewat DPRD
Berdasarkan kajian internal Partai Gerindra, Prasetyo menegaskan bahwa partainya mendorong pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui mekanisme di DPRD.
“Nah, inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” jelasnya.
Partai Golkar Juga Usulkan Pilkada Lewat DPRD
Sebelumnya, Partai Golkar dalam Rapimnas1 Tahun 2025 juga menyepakati sejumlah poin, termasuk usulan pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa partainya mendorong transformasi pola kerja sama politik dari koalisi elektoral taktis menjadi koalisi permanen yang ideologis dan strategis.
“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).
Rapimnas Golkar juga merekomendasikan perbaikan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka di Indonesia.
