Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD bukan sekadar pragmatisme kekuasaan, melainkan sebuah konsekuensi dari ideologi negara dan falsafah bangsa. Menurutnya, sistem pemilihan tidak langsung merupakan cerminan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui musyawarah dan perwakilan, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.
Ideologi Negara dan Falsafah Bangsa
“Mengembalikan pemilihan tidak langsung bukan soal pragmatisme kekuasaan. Ini adalah soal ideologi negara dan falsafah bangsa bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan melalui permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa,” ujar Idrus Marham dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (6/1/2026).
Idrus berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah secara tidak langsung berpotensi menghasilkan kepemimpinan daerah yang lebih stabil dan didasarkan pada kapasitas calon. Ia berharap sistem pemilihan kepala daerah yang akan terbentuk nantinya dapat mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.
“Pertanyaannya bukan lagi langsung atau tidak langsung. Pertanyaan dasarnya adalah: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan jati diri bangsa, Ideologi dan demokrasi Pancasila?” tuturnya.
Diskusi Mendalam untuk Sistem Pilkada Masa Depan
Meskipun demikian, Idrus menekankan bahwa usulan mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu dibicarakan secara matang. Penentuan sistem pilkada ke depan haruslah selaras dengan karakter dan ideologi bangsa Indonesia.
“Pernyataan soal biaya Pilkada yang tinggi itu jangan dipahami secara sempit. Itu hanyalah pintu masuk untuk mengajak kita semua bertanya lebih jauh: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan karakter, ideologi, falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia?” jelasnya.
Usulan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD ini mencuat setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar. Dalam Rapimnas tersebut, salah satu keputusan yang dihasilkan adalah mengenai opsi pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen.
