Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan mayoritas publik menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penolakan paling keras datang dari kalangan Generasi Z.
Mayoritas Publik Menolak Pilkada DPRD
Peneliti LSI Denny JA, Adrian Sopa, menjelaskan bahwa survei ini melibatkan 1.200 responden yang dikumpulkan melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner. Survei dilakukan pada periode 10-19 Oktober 2025 dan dilengkapi riset kualitatif. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,9 persen.
Dalam survei tersebut, responden ditanya mengenai persetujuan mereka terhadap wacana pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Hasilnya, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara itu, 28,6 persen responden menyatakan sangat setuju atau cukup setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” ujar Adrian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Adrian menambahkan bahwa penolakan ini bersifat lintas gender, serta mayoritas masyarakat di pedesaan maupun perkotaan juga menolak usulan tersebut.
“Mereka yang tinggal di pedesaan menolak, secara mayoritas terhadap pilkada DPRD maupun yang ada di perkotaan menolak pilkada DPRD,” katanya.
Generasi Z Paling Keras Menolak
Penolakan terhadap pilkada melalui DPRD ini utamanya datang dari Generasi Z, yaitu kelompok usia di bawah 27 tahun. Adrian memaparkan rincian penolakan berdasarkan generasi:
- Generasi Z (base 11,5%): 84,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 15,4% sangat setuju/cukup setuju; 0,6% tidak tahu/tidak jawab.
- Milenial (base 35,3%): 71,4% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 19,4% sangat setuju/cukup setuju; 9,2% tidak tahu/tidak jawab.
- Generasi X (base 35,0%): 60,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 37,5% sangat setuju/cukup setuju; 2,5% tidak tahu/tidak jawab.
- Baby Boomer (base 18,2%): 63,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 36,4% sangat setuju/cukup setuju; 0,6% tidak tahu/tidak jawab.
“Terlihat memang bahwa Gen Z memang paling keras menolak pilkada DPRD,” tegas Adrian.
Pemilih Partai Politik dan Capres Juga Menolak
Adrian juga mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih partai politik juga menolak usulan pilkada DPRD. Penolakan tertinggi datang dari pemilih Partai Gerindra (74,5%), disusul PKB (67,5%), Golkar (58,3%), dan PDIP (56,3%).
“Jadi dari data ini memperlihatkan apa yang disuarakan oleh pemimpin elite partai ternyata belum diamini oleh pemilih partai yang bersangkutan,” imbuhnya.
Penolakan juga terlihat pada segmen pemilih calon presiden (capres). Pemilih Anies Baswedan yang menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali sebesar 60,9 persen. Angka serupa juga ditunjukkan oleh pemilih Prabowo Subianto (67,1 persen), sementara pemilih Ganjar Pranowo yang menolak mencapai 77,5 persen.
Lebih lanjut, LSI Denny JA menemukan bahwa baik responden yang menyatakan puas maupun tidak puas terhadap kinerja pemerintah mayoritas menolak pilkada melalui DPRD.
“Jadi baik yang (menyatakan) puas maupun tidak puas mayoritas menolak pilkada lewat DPRD,” pungkasnya.
