Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dapat meningkatkan efisiensi belanja negara hingga Rp 260 triliun. Angka itu diperkirakan muncul dari perbaikan akurasi data dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Luhut menyatakan transformasi berbasis portal terintegrasi—bukan aplikasi—memungkinkan masyarakat mendaftar program bantuan hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah. Menurutnya, perubahan ini memangkas proses pendaftaran yang semula memakan waktu hingga 200 hari menjadi hanya beberapa menit.

Pengurangan Biaya dan Pendaftaran Lebih Cepat

Selain mempercepat pendaftaran, Luhut mengatakan biaya akses layanan bagi masyarakat turun drastis, dari sekitar Rp 150.000 menjadi hampir tanpa biaya. “Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Luhut di kantor DEN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk pendaftaran maupun penyampaian sanggahan terkait data penerima bantuan sosial.

Uji Coba dan Perluasan

Pemerintah memperluas uji coba digitalisasi perlindungan sosial ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum implementasi nasional. Sebelumnya, uji coba terbatas dimulai pada 4 Juni 2026 di Kota Surabaya dan di seluruh wilayah Bali yang mencakup sembilan kecamatan serta 14 kelurahan dan desa.

Berdasarkan data per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga telah mendaftar melalui portal. Proses pendaftaran didukung lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri atas aparatur sipil negara, petugas Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.

Perkiraan Efisiensi Fiskal

Luhut menyebut manfaat utama digitalisasi adalah peningkatan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah. Perbaikan kualitas data dan integrasi sistem diperkirakan dapat menghasilkan efisiensi belanja negara sekitar Rp 170 triliun hingga Rp 260 triliun (setara US$10 miliar hingga US$15 miliar) dalam jangka panjang.

Namun Luhut menegaskan angka tersebut masih berupa estimasi strategis dan belum merupakan penghematan yang terealisasi. Realisasi manfaat fiskal, menurutnya, sangat bergantung pada kualitas data, efektivitas implementasi, dan keberhasilan perluasan program ke berbagai daerah.

Koordinasi Lintas Kementerian

Program Perlinsos Digital merupakan inisiatif kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi KPTDP. Inisiatif ini melibatkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta sejumlah instansi terkait lainnya.