Pemerintah berencana meluncurkan portal perlindungan sosial (Perlinsos) pada Oktober 2026. Portal itu dirancang sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah.

Peluncuran nasional direncanakan berlangsung di 541 kabupaten dan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers di kantor DEN pada 17 Juni 2026.

Fondasi Digital Perlinsos

Perlinsos akan menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure. Inovasi ini dibangun di atas tiga fondasi: identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon; pertukaran data antarpemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang mengintegrasikan data kependudukan, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), ketenagakerjaan, listrik, dan aset; serta pembayaran digital untuk mempercepat dan menyalurkan bantuan secara transparan.

Uji Coba dan Jangkauan Layanan

Uji coba Perlinsos diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, meliputi 9 kecamatan serta 14 kelurahan dan desa.

Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga telah mendaftar melalui portal. Hingga saat ini hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk pendaftaran dan penyampaian sanggahan, yang menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.

Pendampingan Untuk Menutup Kesenjangan

Kementerian Sosial bersama instansi terkait menyiapkan 60.000 agen pendamping untuk membantu pendaftaran dan menutup kesenjangan literasi digital. Pada tahap uji coba, pendampingan dilakukan oleh lebih dari 700 agen yang terdiri atas aparatur sipil negara, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), tokoh masyarakat, anggota PKK, serta kader Dasawisma.

“Kami juga sepakat 42 kabupaten piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran,”

kata Luhut, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).

Presiden Prabowo dijadwalkan memantau uji coba pada awal Juli 2026. Menurut pemerintah, digitalisasi diharapkan memberi data yang lebih mutakhir untuk mendukung kebijakan berbasis data.

“Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,”

tutup Luhut.