Hasil survei nasional yang melibatkan 1.015 responden dari 34 provinsi menegaskan satu tuntutan utama: transisi menuju energi bersih harus terjangkau bagi masyarakat. Temuan ini dipaparkan dalam Diskusi Panel #EnergiMasaKini: Suara Publik untuk Transisi Energi Berkeadilan pada ajang INVIRO Exhibition 2026 di Jakarta Convention Center, Sabtu (13/6).

Penyelenggara acara menegaskan bahwa percepatan transisi energi tidak cukup sekadar mengejar target emisi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi bagi rumah tangga dan akses publik terhadap informasi kebijakan.

Ketua Nasional Generasi Energi Bersih Indonesia, Ilham Maulana, menyebut hasil jajak pendapat sebagai tuntutan publik yang tegas. “Data polling ini bukan sekadar statistik, melainkan mandat sosial yang nyata. Ketika 91,2% warga menyuarakan hal yang sama, itu menunjukkan adanya tuntutan kuat agar transisi energi berkeadilan diwujudkan melalui ruang partisipasi publik yang lebih bermakna,” ujarnya.

Survei memperlihatkan 91,2% responden menginginkan energi bersih yang juga lebih terjangkau. Hanya 6,9% yang menyatakan tetap mendukung energi bersih meskipun harus membayar lebih mahal. Dukungan terhadap transisi energi meningkat menjadi 76,1% apabila tarif listrik dipastikan turun atau setidaknya tetap stabil.

Mayoritas partisipan adalah generasi muda: Generasi Z dan milenial mencapai 87,6% dari total responden. Temuan ini menunjukkan perhatian besar kelompok muda terhadap arah kebijakan energi yang berdampak jangka panjang.

Namun survei juga mengungkap rendahnya literasi publik terhadap kebijakan energi. Sebanyak 41,2% responden mengaku belum pernah mendengar tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) maupun Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Selain itu, 73,7% tidak mengetahui isi dokumen tersebut, dan 38,4% menyatakan kesulitan memperoleh informasi terkait kebijakan energi di daerahnya.

Kampanye Dear Governor

Dalam forum yang sama, Gerakan #EnergiMasaKini meluncurkan kampanye surat terbuka bertajuk Dear Governor yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia. Inisiatif ini bagian dari rangkaian Global Weeks of Action 2026 dan bertujuan mendorong percepatan implementasi transisi energi yang lebih adil dan transparan di tingkat daerah.

Ari Wijanarko, Policy and Advocacy Manager The Climate Reality Project Indonesia, menekankan peran strategis pemerintah daerah. “Transisi energi bersih tidak boleh berhenti pada komitmen makro. Pemerintah daerah perlu memastikan reformasi RUED berjalan transparan, melibatkan anak muda secara aktif, serta menghadirkan energi bersih yang terjangkau bagi masyarakat,” kata Ari.

Wakil penyelenggara menyatakan hasil survei mendukung upaya ini: 58,2% responden menilai komitmen pemerintah daerah terhadap transisi energi masih sebatas wacana, sementara 61,3% responden muda merasa keterlibatan mereka dalam penyusunan kebijakan energi masih bersifat formalitas. Terlepas dari itu, 93,4% menyatakan kesediaan untuk terlibat aktif dalam percepatan transisi di daerah masing-masing.

Tiga Tuntutan Utama Gerakan #EnergiMasaKini

Surat terbuka Dear Governor memuat tiga tuntutan konkret yang ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia:

  • Tarif Berkeadilan: Mandatkan perlindungan tarif listrik rumah tangga sebagai indikator keberhasilan transisi energi dalam revisi RUED, bukan hanya kapasitas terpasang pembangkit.
  • Partisipasi Bermakna: Wajibkan keterlibatan substantif generasi muda (di bawah 35 tahun) dalam tim penyusunan dan evaluasi RUED di setiap provinsi, dengan hak suara penuh, bukan sekadar undangan seremonial.
  • Akses Informasi Terbuka: Publikasikan RUEN dan RUED dalam bahasa yang mudah dipahami publik melalui kanal digital utama yang digunakan masyarakat, paling lambat enam bulan sejak surat ini diterima.

Surat terbuka tersebut dibuka untuk tanda tangan seluruh warga sebagai bentuk tekanan publik terorganisir kepada kepala daerah agar bertindak lebih cepat dan lebih transparan dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.