Saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mengalami tekanan tajam di pasar saham, namun analis menilai pelemahan harga tidak disertai perubahan fundamental perusahaan.

RHB Sekuritas mencatat aksi jual yang memukul bursa membuat indeks sempat turun ke level 5.300-an sebelum rebound ke 6.000-an. Meski demikian, RHB menilai operasi MDKA masih berjalan sesuai rencana, termasuk agenda kenaikan produksi tambang emas Pani.

Produksi Emas dan Nikel

Menurut RHB, tambang Pani yang dikelola anak usaha PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mulai berproduksi pada pertengahan Februari 2026 dengan umur tambang antara 15–200 tahun. Tahun ini perusahaan menargetkan produksi bijih emas sebesar 8 juta ton atau sekitar 115 ribu ounce.

Produksi dari tambang eksisting, Tujuh Bukit, ditargetkan mencapai 90 ribu ounce. Dengan demikian total produksi emas MDKA diperkirakan mencapai 199 ribu ounce pada 2026, naik 93% dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi nikel, RHB mencatat target produksi NPI sebesar 85 ribu ton (naik 15%), nikel matte 46 ribu ton (tumbuh 130%), dan MHP 30 ribu ton. RHB juga melihat potensi peningkatan penjualan bijih limonit terkait peluang revisi RKAB.

Rekomendasi dan Target Harga

RHB menilai penurunan harga saham MDKA telah melampaui penurunan nilai yang tercermin dari fundamental. Saat ini saham diperdagangkan dengan rasio EV/EBITDA sekitar 7 kali, lebih rendah dibanding rata-rata lima tahun sebesar 16,5 kali.

Profabilitas perusahaan dilaporkan tetap menunjukkan kondisi positif. Berdasarkan penilaian tersebut, RHB mempertahankan rekomendasi buy untuk saham MDKA dengan target harga Rp3.900 per saham, yang mencerminkan potensi kenaikan sekitar 42%.

“Padahal, operasional perseroan tidak berubah, seperti agenda penaikan produksi tambang emas Pani,”

Target Rp3.900 merefleksikan asumsi EV/EBITDA 2026 sebesar 10 kali dan model DCF dengan diskon 30%.

Risiko

RHB mencatat sejumlah risiko yang dapat menekan kinerja saham MDKA, antara lain pembalikan harga komoditas, kegagalan meningkatkan produksi sesuai target, pembengkakan beban keuangan, kebijakan pemerintah yang tidak kondusif, serta koreksi tajam pada indeks acuan.