Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk Pertalite (RON 90) dan Solar. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi yang digelar Kamis (25/6/2026).

Bahlil mengatakan, meskipun harga minyak dunia berfluktuasi, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelancaran sektor logistik nasional.

Strategi Menutup Beban Subsidi

Menurut Bahlil, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) akan memperbesar beban subsidi. Namun dia menilai kenaikan ICP juga memberikan tambahan penerimaan negara dari sektor migas.

“Arahan Bapak Presiden, tidak kita akan naikkan BBM subsidi. Kalau BBM non-subsidi, ya gimana, pasarnya sudah begitu. Maunya saya juga tidak boleh naik, tapi kan barang ini kita beli impor dari luar,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan skenario apabila ICP mencapai USD 100 per barel. Dalam skenario itu, beban tambahan subsidi BBM diperkirakan mencapai sekitar Rp 200 hingga Rp 250 triliun.

Dia memaparkan sebagian beban tersebut dapat ditutup lewat tambahan penerimaan migas. “Ketika kita naikkan ICP-nya menjadi USD 100, berarti ada pendapatan negara tambahan dari target APBN sekitar USD 7 miliar. Kalau USD 7 miliar kali (kurs) 17.500, itu berarti ada sekitar Rp 120-125 triliun,” kata Bahlil.

Sumber Pembiayaan Lain

Selain penerimaan migas, Bahlil menyebut peningkatan royalti dari sektor pertambangan non-migas menjadi sumber pendanaan lain. Ia mencontohkan royalti nikel dan batu bara yang diproyeksikan menyumbang sekitar Rp 30-35 triliun.

“Jadi artinya, sekitar Rp 160 triliun rupiah dari total asumsi kenaikan daripada subsidi kita yang kurang lebih sekitar 230 sampai 250 (triliun) itu sudah dapat dari sektor ESDM. Sisanya baru dilakukan efisiensi,” ujar Bahlil.

Untuk menutup kekurangan yang tersisa, Bahlil menyatakan pemerintah akan melakukan efisiensi belanja negara di berbagai sektor lainnya.