Belanda Persulit Muslim Nusantara Berangkat Haji
Tahun 1825, 1827, 1831 dan 1859, pemerintah Kolonial mengeluarkan berbagai resolusi (ordonnaties) yang ditujukan untuk pembatasan ibadah haji dan memantau aktivitas mereka sekembalinya ke Tanah Air. Salah satunya dengan mengenakan ongkos naik haji yang tinggi, yakni sebesar 110 gulden perorang pada tahun 1825. Biaya ini terus naik hingga menjadi 220 gulden pada tahun 1859. Langkah lain adalah dengan penerapan wajib lapor dan screening bagi jamaah sepulang menunaikan ibadah haji.
Dien Madjid mengungkapkan sepanjang tahun 1888-1894 terjadi penurunan jumlah jamaah haji yang kembali ke Indonesia dibandingkan dengan jumlah yang berangkat ke Makkah. Pada tahun 1888-1894 sebanyak 41.410 orang berangkat haji, yang kembali ke Indonesia hanya 27.581 orang. Sebanyak 13.829 orang dinyatakan belum kembali.
Jamaah haji yang telah kembali dari menunaikan ibadah haji kemudian membuka pesantren di kampung halaman untuk mengajarkan pemahaman agama. Seseorang yang bergelar haji juga lebih didengar dan dipatuhi.
Pada rentang waktu yang sama, gerakan Pan-Islamisme yang dikumandangkan Khilafah Turki Ustmaniyah juga semakin membesar ke banyak negara yang sedang terjajah. Belanda takut akan membuat fanatisme serta perlawanan terhadap penjajah semakin meningkat sehingga akan membahayakan posisi Belanda sebagai penjajah.
Kondisi ini yang membuat pemerintah kolonial Belanda turun tangan mengatur perjalanan ibadah haji mulai dari Hindia Belanda ke Tanah suci hingga kembali ke Tanah Air. Jika dalam penyelidikan ditemukan seseorang beralasan pergi haji namun tidak benar menunaikannya, maka gelar haji akan dicabut dan dikenakan denda sebesar 25 sampai 100 gulden. Sayangnya upaya pemerintah kolonial tidak berdampak besar terhadap animo umat Islam Hindia Belanda untuk pergi haji.
Era BPKH Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji...
