Deretan papan “dikontrakkan” dan toko tutup di pinggiran Moskow mencerminkan perlambatan ekonomi yang mulai terasa di level usaha kecil. Sektor ritel dan jasa skala lokal menanggung beban seiring melonjaknya biaya hidup, kenaikan pajak, dan gelontoran belanja militer untuk operasi di Ukraina.

Di Mytishchi, seorang pemilik apotek yang menjalankan usahanya selama 12 tahun mengatakan usaha itu “sedang di ujung tanduk” dan mempertimbangkan menutup total. Ia berbicara secara anonim demi alasan keamanan dan menuding kebijakan fiskal serta regulasi baru menggerus keuntungan netonya.

“Begitu aksi militer di Ukraina dimulai, kami langsung merasakan dampak inflasi,” ujar pemilik apotek itu.

Tekanan Dari Inflasi dan Pajak

Lonjakan harga barang dan fluktuasi mata uang disebut sebagai dampak utama invasi yang kini memasuki tahun keempat. Sementara anggaran belanja untuk militer membengkak sampai sekitar 8% dari PDB—level tertinggi sejak era Perang Dingin—sisa sektor ekonomi sipil justru melemah.

Akibatnya, Rusia mencatatkan kontraksi ekonomi kuartalan pertama dalam tiga tahun pada awal 2026. Bagi pengusaha di kawasan komuter seperti Mytishchi, kondisi itu diperburuk oleh persaingan toko daring dan aturan yang lebih ketat pada penjualan alkohol, sumber pendapatan penting bagi banyak usaha kecil.

Ekonomi Dua Kecepatan

Seorang pakar ekonomi yang berbasis di London menyebut kondisi saat ini membagi ekonomi Rusia menjadi dua tingkat: industri pertahanan yang didominasi negara dan sektor lain yang mengalami pelemahan.

“Mereka menunda pembelian barang-barang berharga mahal. Kondisi keuangan mereka tidak sepuas pada fase awal perang,” kata pakar tersebut tentang perilaku konsumen.

Tekanan ini terasa paling hebat pada profesional dan wirausahawan yang tidak mendapat keuntungan dari lonjakan belanja militer. Banyak dari mereka kehilangan pelanggan, menghadapi kenaikan biaya operasional, sekaligus menanggung beban pajak yang lebih berat.

Langkah Bertahan Pelaku Usaha

Zhanna, pemilik salon manikur, terpaksa pindah menempati studio bersama karena tak lagi mampu membayar sewa sendiri. Ia menyebut jumlah pelanggan menurun dan mereka memilih layanan yang lebih murah atau berhenti berkunjung sama sekali.

Ia juga mengeluhkan serangkaian kenaikan pajak, termasuk PPN dan penghapusan tarif rendah untuk perusahaan mikro, sehingga mempertimbangkan untuk mengalihkan sebagian pendapatan ke aktivitas informal.

“Tidak mungkin bekerja sepenuhnya sesuai aturan saat ini. Jadi, saya mencari keseimbangan agar layanan saya tetap terjangkau dan saya masih punya sisa keuntungan,” ujar Zhanna.

Pengusaha Jujur Diambang Tutup

Papan “Toko Tutup” kini menghiasi etalase toko daging milik Alina, yang sejak 2015 berbisnis dengan taat pajak. Ia mengatakan daya beli pelanggan menurun drastis, sementara tagihan pajak bisa melonjak hingga 15 kali lipat di bawah aturan baru.

“Kami sudah selalu membayar pajak dengan jujur… Dan sekarang, mereka memutuskan untuk menghabisi kami sepenuhnya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha jujur dalam situasi seperti ini? Menutup usahanya?” keluh Alina.

Transformasi struktur ekonomi menjadi ekonomi perang disebut-sebut sebagai akar masalah. Pemerintah mengalihkan sumber daya finansial ke industri militer untuk produksi alat perang dan kompensasi personel, yang membuat sektor pertahanan tumbuh namun meninggalkan sektor sipil dalam kondisi sulit.

Sanksi ekonomi memutus akses terhadap bahan baku impor dan teknologi, sementara inflasi mendorong kenaikan suku bunga. Hasilnya: biaya modal dan operasional bagi usaha kecil meningkat, ditambah penurunan daya beli kelas pekerja yang tidak terlibat dalam industri pertahanan.

Kebijakan fiskal yang meningkatkan pajak untuk menutup defisit anggaran perang menjadi beban penutup bagi banyak pelaku usaha kecil, memaksa sejumlah dari mereka untuk menutup gerai atau mencari alternatif bertahan di luar lapangan formal.