Seorang warga bernama Syah Wardi mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini secara spesifik meminta agar pengemudi kendaraan yang merokok saat berkendara dikenakan sanksi tambahan berupa kerja sosial.
Gugatan Terhadap Pasal LLAJ
Gugatan tersebut teregister dengan nomor 13/PUU-XXIV/2026 di situs resmi MK. Pemohon menggugat Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ. Pasal 106 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.” Sementara itu, Pasal 283 mengatur sanksi bagi pengemudi yang tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000.
Alasan Pemohon
Pemohon berargumen bahwa jalan raya adalah ruang publik berisiko tinggi yang menuntut aturan ketat demi keselamatan. Ia menekankan bahwa kekaburan norma dalam lalu lintas dapat berakibat fatal, seperti hilangnya nyawa atau cacat permanen. Menurutnya, pasal yang ada saat ini tidak secara eksplisit menguraikan perbuatan apa saja yang dianggap mengganggu konsentrasi, termasuk merokok saat mengemudi.
“Dalam praktik, kekaburan frasa ‘penuh konsentrasi’ menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, di mana suatu perbuatan yang secara nyata berbahaya, seperti merokok saat mengemudikan kendaraan bermotor, sering kali tidak dikenai sanksi hukum secara konsisten karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang,” ujar pemohon.
Tuntutan Pemohon kepada MK
Berdasarkan alasan tersebut, pemohon meminta MK untuk:
- Menyatakan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa kewajiban mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi melarang secara mutlak setiap perbuatan yang mengganggu keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan pengguna jalan lain, termasuk merokok saat mengemudi.
- Menyatakan Pasal 283 UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai wajib menerapkan Pemaknaan Maksimal terhadap besaran denda dan masa kurungan bagi pelanggar yang merokok saat berkendara.
- Menyatakan Pasal 283 UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa selain sanksi pidana, terhadap pelanggar yang merokok saat berkendara wajib dikenakan Sanksi Tambahan berupa kerja sosial pembersihan jalan raya atau pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk jangka waktu tertentu.
- Menegaskan bahwa pemberian Sanksi Tambahan dan penerapan Pemaknaan Maksimal tersebut merupakan instrumen perlindungan hukum yang adil bagi warga negara untuk mendapatkan lingkungan jalan raya yang aman dan sehat.
- Menyatakan bahwa kegagalan negara dalam menerapkan sanksi yang berat terhadap perilaku merokok saat berkendara adalah bentuk pengabaian terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Gugatan ini diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang lebih tegas demi menciptakan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas bagi seluruh pengguna jalan.
