Mineral kritis kini menempati posisi strategis yang menentukan daya saing industri serta kemandirian energi suatu negara. Peran komoditas ini semakin mengemuka seiring percepatan transisi ke energi rendah karbon dan meningkatnya persaingan geopolitik global.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan kebutuhan mineral kritis meningkat paralel dengan peralihan dunia menuju energi rendah karbon. Karena itu, pengelolaan komoditas ini harus menjadi bagian dari strategi pembangunan industri nasional.

“Mineral kritis tidak hanya dipandang sebagai suatu komoditas saja, tetapi mineral kritis ini sudah menjadi aset yang menentukan apakah daya saing industri kita itu mampu bersaing di ekonomi global, apakah mineral kritis ini bisa mendorong kemandirian energi dan seterusnya,” ujar Esther dalam Serial Dialog Mineral Kritis bertema Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Mineral kritis didefinisikan sebagai komoditas tambang yang memegang peran penting bagi industri strategis, perekonomian, dan ketahanan energi, namun berisiko mengalami gangguan pasokan dan sulit digantikan. Di Indonesia, sebagian mineral yang disebut kritis antara lain nikel, kobalt, tembaga, timah, bauksit, mangan, litium, silika, dan logam tanah jarang.

Komoditas tersebut banyak dibutuhkan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik, panel surya, jaringan listrik, industri elektronik, serta teknologi pendukung transisi energi bersih.

Esther menilai Indonesia punya peluang besar memanfaatkan kenaikan permintaan mineral kritis karena didukung sumber daya alam yang melimpah. Namun, menurut dia, potensi itu harus dikelola agar tidak sekadar mengekspor bahan mentah, melainkan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Indonesia punya peluang besar karena memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, potensi yang besar itu juga diiringi tantangan yang harus dimitigasi risikonya sejak sekarang,” kata Esther.

Ia menambahkan kebutuhan mineral kritis diperkirakan terus meningkat karena teknologi rendah karbon membutuhkan pasokan mineral lebih besar dibandingkan teknologi berbasis energi fosil. “Produk-produk teknologi rendah karbon itu sebagai infrastruktur untuk transisi menuju energi bersih. Namun, kita juga melihat bahwa produk-produk ini sebenarnya membutuhkan enam kali lipat kebutuhan mineral kritis,” ujarnya.

Meski mendukung percepatan transisi, Esther mengingatkan agar proses itu tidak menciptakan ketergantungan baru pada satu jenis mineral atau pasokan dari negara tertentu. Pemerintah diminta menyiapkan kebijakan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan, serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul.

“Oleh karena itu kami melihat jangan sampai dukungan untuk menuju transisi menuju energi bersih ini menciptakan ketergantungan baru. Tidak hanya ketergantungan pada satu mineral kritis dari suatu negara, tetapi kita juga harus mitigasi risikonya seperti apa ke depannya,” kata Esther.