Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa upaya menjaga lingkungan dan menghadapi perubahan iklim bukan hambatan bagi pembangunan. Menurutnya, langkah itu justru menjadi fondasi agar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dapat tercapai secara aman dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat berbicara dalam forum “Accelerating Green Growth” pada London Climate Action Week, Kamis (25/6/2026). Ia mengungkapkan kebutuhan pembiayaan besar untuk menurunkan emisi dan pentingnya keterlibatan sektor swasta serta mitra internasional.

Pembiayaan Besar Untuk Penurunan Emisi

Jumhur mengatakan Indonesia memerlukan dana lebih dari USD 281 miliar untuk mencapai target penurunan emisi. Saat ini, menurutnya, anggaran negara baru dapat menutup sekitar 18% dari kebutuhan tersebut.

“Kita harus jujur, tantangan terbesar kita saat ini adalah soal biaya. Untuk mencapai target penurunan emisi iklim kita, Indonesia butuh dana lebih dari USD 281 miliar. Sayangnya, uang negara (APBN) saat ini baru bisa nutup sekitar 18% dari kebutuhan itu,”

Karena keterbatasan anggaran, Menteri Jumhur menekankan pentingnya kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional untuk mendatangkan green investment. Ia mengingatkan investasi yang masuk harus membawa dampak nyata bagi lingkungan, bukan sekadar janji.

Dua Strategi Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tetap menjaga lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan dua strategi utama.

Pertama, pembagian tugas penurunan emisi ke 38 provinsi melalui peta jalan Subnational NDC Roadmap. Menurut Jumhur, peta jalan itu menyesuaikan target berdasarkan kondisi alam dan ekonomi tiap provinsi sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang terukur.

“Kita sadar setiap provinsi beda-beda kondisi alam dan ekonominya. Jadi, targetnya disesuaikan. Dengan begini, pemerintah daerah punya tanggung jawab jelas, dan setiap aksi mereka bisa kita ukur dan awasi,”

Kedua, pelaksanaan Rencana Adaptasi Nasional (NAP) 2026–2030. Jumhur menyatakan perubahan iklim sudah nyata dan mengancam ketahanan pangan serta ekonomi.

“Ini bukan sekadar program lingkungan biasa. Ini cara kita melindungi infrastruktur, sawah-sawah petani, dan keselamatan warga dari bencana iklim,”

Dalam pidatonya disebutkan bahwa tanpa tindakan adaptasi, hasil pertanian dapat turun hingga 11% dan kerugian ekonomi mencapai lebih dari 6% per tahun.

Siap Hadapi Aturan Perdagangan Global

Jumhur juga menilai aturan lingkungan internasional, seperti pajak karbon atas barang impor, bukan ancaman tetapi alasan untuk meningkatkan kepatuhan lingkungan. Menurutnya, produk Indonesia yang ramah lingkungan akan tetap kompetitif di pasar global.

“Kita nggak melihat aturan global ini sebagai ancaman. Justru ini bukti kenapa kita harus disiplin jaga lingkungan dari sekarang. Kalau produk-produk Indonesia terbukti ramah lingkungan, barang kita bakal tetap laku keras di pasar internasional,”

Di akhir sambutannya, Menteri Jumhur mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, pengusaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat—untuk bergotong royong menerapkan ekonomi hijau melalui kolaborasi penta-helix.

“Pemerintah nggak bisa jalan sendirian. Kita butuh kolaborasi bareng-bareng (penta-helix) biar ekonomi hijau ini cepat jalan, lapangan kerja baru yang ramah lingkungan makin banyak, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas,”