Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter, Kamrussamad, menilai kondisi dunia usaha saat ini berada dalam tekanan berat. Dalam dua tahun terakhir, sektor bisnis menghadapi kombinasi masalah domestik dan gejolak global yang mempengaruhi permintaan dan rantai pasok.

Kamrussamad menyampaikan pandangan itu saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Ia menyoroti dampak nyata dari dua sumber tekanan tersebut terhadap produksi dan kelangsungan usaha.

Tekanan Domestik dan Global

Dari sisi domestik, ia mengatakan permintaan dalam negeri belum menunjukkan peningkatan signifikan. Sementara secara global, konflik geopolitik dan perang di beberapa kawasan mengganggu arus perdagangan dunia.

Industri yang bergantung pada bahan baku impor merasakan dampak paling besar. Mereka menjual produk dalam rupiah, namun harus membeli bahan baku dengan dolar AS. “Akibatnya, banyak perusahaan terpaksa melakukan penyesuaian tenaga kerja, menaikkan harga produk, hingga mengurangi volume produksi,” ujar Kamrussamad.

Suku Bunga, Biaya Produksi, dan Ketidakpastian

Dalam beberapa bulan terakhir, dunia usaha juga menghadapi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, yang menurut Kamrussamad membawa negara kembali ke era suku bunga tinggi dan menambah beban pelaku usaha.

Ia menambahkan, krisis global mendorong kenaikan biaya produksi—mulai harga bahan baku hingga biaya distribusi—sementara iklim usaha masih dibayangi ketidakpastian dan reformasi birokrasi yang belum tuntas.

Pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Investasi atau Satgas Debottlenecking yang rutin bersidang untuk menyelesaikan hambatan investasi. Namun, Kamrussamad menilai upaya itu belum cukup mempercepat kondisi yang dibutuhkan pelaku usaha.

Di bidang perpajakan, ia menyoroti munculnya beberapa perubahan kebijakan tanpa sosialisasi memadai, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kepastian bagi dunia usaha dalam menjalankan investasi dan ekspansi.

Strategi Bertahan Pelaku Usaha

Akibat ketidakpastian, banyak pelaku usaha memilih menahan ekspansi dan fokus mempertahankan bisnis yang berjalan. Beberapa perusahaan bahkan menyiapkan skema perumahan sementara bagi karyawan atau mengurangi jam kerja sebelum mengambil langkah PHK.

“Dalam situasi penuh ketidakpastian seperti sekarang, mampu bertahan saja sudah merupakan pencapaian yang baik,” kata Kamrussamad.

Daya Beli dan Peringkat Daya Saing

Kondisi ekonomi nasional juga menghadapi tekanan dari sisi daya beli masyarakat. Meski inflasi umum diklaim terkendali, inflasi pangan bergelombang (volatile food) tercatat berada di atas 6% dan berpotensi menekan daya beli serta permintaan domestik, menurut Kamrussamad.

Ia menyinggung penurunan peringkat daya saing global bagi Indonesia, yang menurutnya berkaitan dengan persoalan struktural ekonomi bertahun-tahun. Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung pada konsumsi domestik, sementara kontribusi sektor manufaktur terus mengalami tekanan.

Transformasi Model Bisnis

Kadin mendorong transformasi model bisnis dan strategi kompetisi, terutama melalui peningkatan efisiensi biaya produksi. Kamrussamad menyebut banyak industri kini menerapkan konsep just in time untuk mengendalikan penggunaan energi dan sumber daya.

Pelaku usaha juga mencari sumber energi yang lebih murah dan efisien, sebab harga energi industri masih menjadi tantangan besar bagi daya saing produk nasional. “Sulit bagi industri untuk menghasilkan produk yang kompetitif apabila biaya energi tetap tinggi,” ucapnya.

Ia menambahkan perlunya penyelarasan arah pembangunan industri nasional dengan perkembangan sektor keuangan dan pasar modal, mengingat komposisi perusahaan yang tercatat di pasar modal menimbulkan pertanyaan soal kecocokan arah pembangunan industri.

Proyeksi Dampak Konflik Global

Direktur Program Indef, Eisha M. Rachbini, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat sebesar 0,21% jika konflik Timur Tengah disertai lonjakan harga energi global berlanjut hingga akhir tahun ini. Proyeksi itu berasal dari simulasi model computable general equilibrium (CGE) tim Indef.

Dalam skenario konflik berkepanjangan dengan asumsi harga minyak dunia naik 30% dari baseline US$70 per barel, indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan meningkat 0,28%. Upah riil diproyeksikan turun 0,26%, ekspor terkontraksi 2,44%, sementara impor melonjak 7,80% akibat kenaikan kebutuhan dan biaya energi.

Eisha menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak akan menggerus daya beli, mendorong inflasi, dan menurunkan upah riil. Meskipun beberapa komoditas ekspor mengalami kenaikan, kontraksi terjadi karena melonjaknya impor BBM.

Menjaga Daya Beli Jadi Prioritas

Eisha menegaskan konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci untuk mempertahankan momentum pertumbuhan.

Dia menilai pemerintah menghadapi dilema: menjaga stabilitas harga tanpa memicu inflasi tinggi, sekaligus menanggung beban subsidi energi dan kompensasi saat harga energi global bergejolak. Kondisi itu mempersempit ruang fiskal negara dan memaksa penetapan prioritas belanja secara cermat.

“Setiap kebijakan pasti memiliki trade-off. Tidak semua program bisa dijalankan secara bersamaan. Pemerintah harus menentukan prioritas sehingga defisit fiskal tetap terjaga sesuai batas yang ditetapkan,” kata Eisha.