Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Permintaan itu diajukan karena pagu indikatif yang diberikan pemerintah belum dapat menutup seluruh kebutuhan operasional dan program prioritas sektor transportasi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwanto menyebut pagu indikatif 2027 yang diperoleh kementerian sebesar Rp 28,34 triliun. Sementara kebutuhan riil untuk penyelenggaraan transportasi nasional diperkirakan mencapai Rp 55,16 triliun.

Rincian Kebutuhan Anggaran

Menurut Dudy, terdapat gap antara pagu indikatif dan kebutuhan sebesar Rp 26,82 triliun atau 48,62%. Dari selisih itu, Kemenhub mengidentifikasi sejumlah kebutuhan prioritas yang belum terakomodasi.

Ia merinci kebutuhan tambahan yang diajukan meliputi dukungan keselamatan transportasi sebesar Rp 7,98 triliun; dukungan pelayanan transportasi Rp 9,17 triliun; layanan transportasi perintis Rp 957 miliar; serta belanja pegawai sekitar Rp 2 triliun.

— “Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan pelayanan transportasi nasional,”

Prioritas Keselamatan

Dudy menegaskan keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Prinsip yang dipegang kementerian adalah one is too many, yaitu bahwa satu korban kecelakaan saja sudah terlalu banyak dan harus dicegah.

Di sektor transportasi darat, anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), peningkatan keselamatan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, serta penyediaan layanan angkutan perintis.

Fokus Sektor Laut, Udara, dan Kereta Api

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan memprioritaskan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, penyelenggaraan angkutan laut perintis, serta pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas laut.

Untuk sektor penerbangan, target program meliputi pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, pengawasan operasional bandar udara, serta penguatan layanan angkutan udara perintis di wilayah terpencil.

Sektor perkeretaapian menempatkan prioritas pada pengoperasian dan perawatan prasarana kereta api milik negara, pembangunan jalur baru, penanganan perlintasan sebidang, serta penyelenggaraan angkutan perintis dan program angkutan motor gratis.

Tujuan Penambahan Anggaran

Dudy mengatakan arah pembangunan transportasi pada 2027 tetap difokuskan untuk memperluas pemerataan konektivitas nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.

“Dengan dukungan anggaran yang memadai, kami berharap pelayanan transportasi yang aman, selamat, dan terjangkau dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” tutupnya.