Pemerintah resmi menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‑Pokok Kebijakan Fiskal (KEM‑PPKF) 2027 pada 20 Mei 2026. Dokumen ini memuat arahan kebijakan yang dirangkum dalam delapan pesan kunci untuk mengelola perekonomian ke depan.

Delapan pesan itu disusun untuk menautkan visi pembangunan nasional — Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur — dengan langkah kebijakan fiskal yang konkret dan terukur.

Fokus Kebijakan: Pertumbuhan, Keadilan, dan Kesehatan APBN

Salah satu pesan utama menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan dikelola sektoral. Tujuannya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan tinggi, pemerataan kesejahteraan, dan kesehatan fiskal.

Pertumbuhan yang diharapkan bukan sekadar tinggi, melainkan juga stabil dan merata agar memberi kepastian dan legitimasi sosial. Tanpa stabilitas dan pemerataan, menurut dokumen, manfaat pertumbuhan berisiko tidak dirasakan luas.

Potensi Fundamental dan Pengelolaan Risiko Global

Pemerintah menilai Indonesia memiliki fondasi kuat: letak geografis strategis, bonus demografi, dan sumber daya alam melimpah. Posisi ini disebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam global supply chain dan mendorong peningkatan nilai tambah.

Stabilitas makro juga dikemukakan tetap terjaga—tercatat pertumbuhan triwulan I-2026 sebesar 5,61%, inflasi terkendali, neraca perdagangan surplus, serta cadangan devisa kuat—yang memberikan ruang kebijakan lebih progresif namun hati‑hati mengelola risiko eksternal.

Orkestrasi Kebijakan dan Peran APBN

Kebijakan fiskal dikatakan harus menjadi pengungkit agar peran swasta lebih besar sebagai motor pertumbuhan. Belanja pemerintah diarahkan untuk mendorong partisipasi swasta, bukan menggantikannya.

Selain fiskal, kebijakan moneter dan sektor keuangan perlu saling melengkapi untuk memastikan mesin‑mesin pertumbuhan bekerja—dari kebijakan fiskal, moneter, hingga peran BUMN dan swasta—dengan dukungan iklim investasi yang kredibel.

Tata Kelola Sumber Daya dan Transformasi Inklusif

Pengelolaan sumber daya alam diharapkan berorientasi pada penciptaan nilai tambah berkelanjutan, dengan tata kelola yang sehat, transparan, dan profesional agar manfaat ekonomi menyebar luas.

Transformasi ekonomi diarahkan menuju struktur yang lebih produktif dan bernilai tambah, namun tetap berbasis ekonomi kerakyatan sehingga perubahan membuka ruang partisipasi luas dan manfaatnya tidak terkonsentrasi.

Prioritas Program dan Penopang Kebijakan

Kebijakan fiskal 2027 difokuskan menopang delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, penguatan ekonomi desa, dan penurunan kemiskinan.

Faktor pendukung lain yang disebut penting meliputi pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi untuk menjaga konsistensi arah kebijakan.

Kerangka Fiskal dan Proyeksi Makro

Pemerintah menetapkan pendekatan fiskal kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit dijaga di kisaran 1,80%–2,40% PDB. Proyeksi pendapatan negara pada 2027 berada di rentang 11,82%–12,40% PDB, sementara belanja negara diarahkan 13,62%–14,80% PDB.

Dengan kombinasi kebijakan ini, ekonomi 2027 diproyeksikan tumbuh 5,8%–6,5% sebagai bagian dari upaya mencapai pertumbuhan 8% jangka menengah. Stabilitas juga diperkirakan terjaga: inflasi 1,5%–3,5%, suku bunga SBN 10 tahun relatif kompetitif, dan nilai tukar rupiah diperkirakan Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS. Perkiraan harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran US$70–US$95 per barel.

Tujuan Akhir: Pertumbuhan Berkualitas dan Inklusif

Tujuan kebijakan bukan sekadar meningkatkan angka pertumbuhan, melainkan memperbaiki kualitasnya—melalui penurunan kemiskinan, distribusi pendapatan yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan lapangan kerja formal. Dalam konteks itu, kebijakan fiskal berperan ganda: mendorong pertumbuhan sekaligus memastikan hasil pembangunan dirasakan lebih merata.

Dengan fondasi yang dianggap sudah terbangun dan sinergi antarinstrumen yang diperkuat, dokumen menilai peluang untuk mendorong pertumbuhan inklusif terbuka. Tantangan tetap ada, namun arah kebijakan difokuskan pada konsistensi dan penguatan koordinasi antarinstrumen.