Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengecam keras tindakan Amerika Serikat (AS) yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro melalui intervensi militer. Syahrul menilai aksi tersebut mengancam tatanan hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara.
Pelanggaran Prinsip Kedaulatan dan Hukum Internasional
“Penangkapan kepala negara yang masih menjabat melalui intervensi militer lintas batas, tanpa mandat Dewan Keamanan PBB dan tanpa mekanisme hukum internasional yang sah, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan negara dan supremasi hukum internasional,” ujar Syahrul Aidi Maazat dalam keterangannya, Senin (5/1/2025).
Syahrul merujuk pada Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain, kecuali untuk pembelaan diri atau atas mandat Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, kedua dasar hukum tersebut tidak terpenuhi dalam kasus Venezuela.
Lebih lanjut, Syahrul menyoroti prinsip kekebalan kepala negara yang telah lama diakui dalam hukum internasional. Ia menegaskan bahwa penangkapan dan pemindahan paksa Presiden Venezuela untuk diadili di negara lain tanpa proses ekstradisi atau putusan lembaga peradilan internasional adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan prinsip peradilan yang adil.
“Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka dunia internasional berisiko memasuki fase di mana kekuatan militer menggantikan hukum, dan negara-negara besar merasa berhak menegakkan hukum versinya sendiri di luar kesepakatan global,” tegasnya.
Indonesia Konsisten Dukung Penyelesaian Sengketa Jalur Hukum
Syahrul menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan mendukung penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum, dialog, dan mekanisme multilateral.
Ia juga mendorong komunitas internasional untuk bersikap tegas dan objektif dalam menjaga tatanan hukum internasional. “Perdamaian dunia hanya dapat dijaga apabila semua negara, tanpa kecuali, tunduk pada hukum internasional. Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan keadilan global,” pungkasnya.
Operasi Militer AS di Venezuela
Penangkapan Nicolas Maduro oleh pasukan AS pada Sabtu (3/1) dini hari merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump terhadap Venezuela. AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah dan menuduhnya mendukung kartel narkoba yang bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS.
Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela. Para ahli hukum menilai aksi AS tersebut kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional.
