Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan penerapan digitalisasi data lewat portal perlinsos dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) berpotensi mencetak efisiensi anggaran dalam skala besar.

“Saya kira bisa ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 sampai 2.000 triliun angkanya besar,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Rabu (17/6/2026).

Transparansi dan Pengendalian Kebocoran

Menurut Luhut, digitalisasi memungkinkan pemerintah mengantisipasi kebocoran anggaran melalui mekanisme yang lebih transparan. Khusus pada Simbara, ia menyebut pengelolaan critical mineral akan menjadi lebih terkontrol.

Ihram.co.id — “Kebocoran critical mineral itu sangat terkontrol. Dan kita coba dengan Simbara, ini tinggal mengembangkan terus saja dan itu akan buat efisien,”

Dia menambahkan upaya digitalisasi bagian dari langkah pemerintah menutup celah praktik penyelewengan. “Sebenarnya kita membangun ekosistem di mana orang tidak bisa atau sangat kurang untuk korupsi,” ujar Luhut.

Portal Perlinsos dan Fondasi Infrastruktur Digital

Portal perlinsos dirancang menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure sebagai pendekatan awal. Warga yang sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sementara yang belum dapat dibantu oleh agen pendamping.

Inovasi ini bertumpu pada tiga fondasi: identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon; pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang mengintegrasikan data kependudukan, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), ketenagakerjaan, listrik, dan aset; serta pembayaran digital untuk penyaluran lebih cepat dan transparan.

Skema Pendampingan dan Uji Coba

Untuk memastikan akses merata, Kementerian Sosial bersama pihak terkait menyiapkan 60 ribu agen pendamping yang bertugas membantu pendaftaran dan menutup kesenjangan literasi digital. Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah menggunakan layanan Perlinsos Digital, baik untuk mendaftar maupun menyampaikan sanggahan.

Uji coba sistem diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk mengevaluasi tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan skala luas. Sebelumnya, sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas telah berjalan di Surabaya dan seluruh wilayah Bali, mencakup 9 kecamatan serta 14 kelurahan/desa.

Perkembangan Pendaftaran

Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga telah mendaftar melalui portal Perlinsos. Proses pendampingan dijalankan oleh lebih dari 700 agen pendamping, yang terdiri atas aparatur sipil negara, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), tokoh masyarakat, anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta kader Dasawisma.

“Kami juga sepakat 42 kabupaten piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran,” kata Luhut.