Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera untuk segera menyelesaikan pendataan rumah warga yang terdampak bencana. Ia menekankan bahwa akurasi dan kecepatan data menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan dan pembangunan kembali hunian bagi para korban.
Kategori Kerusakan dan Skema Bantuan
Instruksi ini disampaikan Tito dalam Rapat Lanjutan Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar secara daring pada Minggu (28/12). Pemerintah telah mengklasifikasikan kerusakan rumah menjadi tiga kategori: rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, termasuk rumah yang hilang total.
Untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang, pemerintah akan memberikan bantuan tunai. Tujuannya agar masyarakat dapat segera melakukan perbaikan dan kembali menempati rumah mereka.
Sementara itu, bagi rumah yang rusak berat atau hilang, pemerintah telah menyiapkan skema pembangunan hunian melalui dua tahap: hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Pembangunan huntara akan dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara). Adapun pembangunan huntap akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Peran Pemda sebagai Ujung Tombak Pendataan
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan penanganan bencana sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan waktu pengumpulan data di tingkat daerah. Oleh karena itu, Pemda diminta untuk berperan sebagai garda terdepan dalam proses pendataan hingga ke tingkat paling bawah.
“Kita bisa tentukan yang (kategori rusak) ringan dan sedang, (datanya harus) by name by address. Itu (harus) sudah betul-betul clear. Meskipun kita paham namanya bencana yang cukup luas seperti ini, ada yang di gunung-gunung dan lain-lain (pasti sulit). Paling tidak data yang sementara ini, kecepatan ini untuk data baseline dulu,” jelas Tito dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/12/2025).
Pendataan ini juga dilakukan secara paralel oleh BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing wilayah. Seluruh data yang terkumpul akan direkonsiliasi untuk menjadi dasar penyaluran bantuan dan pengambilan keputusan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Peserta Rapat
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, serta perwakilan dari instansi terkait lainnya.
