Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) akan terus dilaksanakan secara nasional hingga pukul 24.00 pada 31 Desember 2025. Program ini mencakup seluruh wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penegasan ini disampaikan Gus Ipul saat melakukan peninjauan langsung penyaluran BLTS bersama Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat. Hingga akhir Desember 2025, tercatat lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah terverifikasi datanya.
Penyaluran BLTS dilakukan secara bertahap melalui dua kanal utama: Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. “Yang lewat PT. Pos itu sebesar 18 juta keluarga penerima manfaat, sisanya sekitar 17 juta itu disalurkan lewat Himbara. Ini terus bekerja, hari libur pun PT. Pos berusaha untuk terus menyalurkan selama 2 bulan terakhir ini dan sampai sekarang ini terus berlangsung sampai nanti malam,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (31/12/2025).
Gus Ipul juga memberikan apresiasi kepada PT Pos Indonesia atas dedikasinya dalam menyalurkan BLTS di tengah kondisi bencana. Ia melaporkan bahwa tingkat penyaluran di daerah terdampak telah melampaui 80 persen, dengan rincian di Aceh mencapai 88,8 persen, Sumatera Utara 81,84 persen, dan Sumatera Barat 83,99 persen. “Saya berterimakasih, PT. Pos terus bekerja bahkan di tempat-tempat bencana. Jadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, PT. Pos terus menyalurkan BLTS, bahkan sampai sekarang sudah lebih dari 80 persen,” tuturnya.
Akurasi Data Menjadi Kunci
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data sebagai kunci keberhasilan penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Selama setahun terakhir, pemerintah, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, terus berupaya memutakhirkan data melalui kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos), dan pemerintah daerah (Pemda).
Proses pemutakhiran data dilakukan setiap tiga bulan melalui jalur formal berjenjang, mulai dari tingkat RT dan RW, kelurahan atau desa, hingga Pemda, sebelum akhirnya diolah oleh BPS. Selain itu, Kemensos juga membuka berbagai jalur partisipasi publik, termasuk aplikasi Cek Bansos, layanan call center 021-171 yang beroperasi 24 jam, serta layanan WhatsApp yang dijadwalkan akan dibuka pada awal Januari mendatang.
“Semakin banyak saluran yang kita buka, makin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dan kita harapkan kalau ini konsisten dilakukan, kita yakin akan mendapatkan data yang lebih akurat,” jelas Gus Ipul.
Profil Penerima BLTS
Dalam sesi dialog langsung dengan penerima manfaat, Gus Ipul mendapati bahwa sebagian besar penerima BLTS merupakan keluarga baru yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan Program Sembako. “Kita ingin melihat profilnya, kita ingin lihat apakah data-data terbaru itu sesuai kenyataan di lapangan. Alhamdulillah secara umum kita bisa melihat bahwa memang yang menerima di kantor ini terlihat memang mereka benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,” katanya.
Pada tahun 2025, pemerintah telah melakukan peningkatan signifikan pada alokasi anggaran bantuan sosial. Jumlah penerima BLTS diperluas dari semula 18 juta KPM menjadi sekitar 35 juta KPM, dengan total anggaran yang meningkat dari sekitar Rp 74 triliun menjadi lebih dari Rp 110 triliun.
Gus Ipul berharap perluasan bantuan ini dapat berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat graduasi keluarga penerima manfaat menuju kemandirian.
Salah seorang penerima BLTS, Sobari (69), warga Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang berprofesi sebagai penyedia jasa cat duco, mengungkapkan rasa syukurnya. “Tadi dapat uang Rp900 ribu, Alhamdulilah rezeki. (Apalagi) konsumen kalau musim begini jarang perbaiki kendaraan,” ujarnya.
Kendala Operasional di Wilayah Bencana
Menanggapi kendala operasional di wilayah terdampak bencana, Haris, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, menjelaskan bahwa penyaluran tetap diupayakan meski ada hambatan. Di Aceh Tamiang, tiga Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP) belum dapat beroperasi karena kendala transportasi dan sarana listrik.
“Khususnya di Aceh Tamiang, ada tiga KCP kita yang belum beroperasi sampai saat ini, yang memang ada kendala untuk transportasi, sarana listrik ke daerah tersebut. Tiga kantor cabang kita ini kita lakukan pembayaran secara manual, jadi teman-teman saya datang ke lokasi untuk membayarkannya,” tutup Haris.
