Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mendesak kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan teror yang dialami sejumlah influencer. Para influencer ini diduga menjadi sasaran teror setelah menyampaikan kritik terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Seriusi Dugaan Teror
Pigai menegaskan bahwa setiap dugaan teror harus disikapi secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku. “Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” ujar Pigai dalam keterangannya, Jumat (02/01/2025).
Ia mengapresiasi kebebasan berpendapat yang dimanfaatkan oleh siapa pun, termasuk para influencer. Namun, Pigai mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan terkadang bergeser menjadi serangan pribadi atau institusi. Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai ‘playing victim’ untuk menaikkan popularitas di media sosial.
Jaga Ruang Demokrasi
Dalam konteks ini, Pigai menilai pentingnya kehati-hatian agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. “Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” tegasnya.
Pigai mengingatkan para influencer untuk tidak serta-merta mem-framing pemerintah sebagai pelaku teror tanpa adanya penyelidikan yang jelas dari aparat penegak hukum. Ia menambahkan bahwa kebebasan berpendapat seringkali diiringi dengan praktik penggiringan opini menggunakan logika sesat, seperti serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan sebab-akibat.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersikap rasional dan objektif dalam menilai informasi di media sosial, serta tidak mudah terpengaruh oleh pola pikir yang menyesatkan.
Penanganan Bencana Sumatera
Menyinggung penanganan bencana di Sumatera, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, masif, dan terencana. Pemerintah menjalankan dua tahap utama, yakni tanggap darurat dan pembangunan infrastruktur, sebagai bagian dari upaya pemulihan masyarakat terdampak.
“Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ungkapnya.
Sebagai Menteri HAM, Pigai menolak keras segala upaya framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Ia menegaskan bahwa jika memang terjadi teror, pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah. Pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer, namun kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi popularitas semata.
