Fraksi Partai NasDem di Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Amelia Anggraini, Kapoksi Fraksi NasDem di BKSAP, menilai tindakan tersebut berisiko mengganggu stabilitas dan perdamaian internasional.
NasDem Soroti Dampak Internasional
“Indonesia menyampaikan keprihatinan atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, sekaligus melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi,” ujar Amelia kepada wartawan pada Selasa (6/1/2026).
Amelia menekankan pentingnya dialog dan penahanan diri dari semua pihak yang terlibat. Ia mengingatkan agar hukum internasional dan prinsip Piagam PBB tetap dipatuhi.
“Karena itu, semua pihak perlu mengedepankan langkah-langkah de-eskalasi, menahan diri, dan menempuh dialog, dengan tetap mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional, terutama perlindungan terhadap warga sipil,” ucapnya.
KBRI Caracas Pantau Keselamatan WNI
Anggota Komisi I DPR ini juga meminta agar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas terus memantau situasi di Venezuela dan memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di sana. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan konflik tersebut.
“Terkait pelindungan WNI, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Caracas terus memantau situasi dan memastikan keselamatan WNI di Venezuela. WNI diimbau tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan menjaga komunikasi dengan KBRI Caracas,” jelas Amelia.
Latar Belakang Penangkapan Maduro
Penangkapan Nicolas Maduro oleh pasukan AS pada Sabtu (3/1) dini hari merupakan puncak dari tekanan berbulan-bulan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Operasi ini diawali dengan serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela dan menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.
AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah dan menuduhnya mendukung kartel narkoba yang bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS terkait penggunaan narkoba ilegal. Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela.
Para ahli hukum menilai aksi AS tersebut kemungkinan melanggar hukum Amerika Serikat dan hukum internasional.
