Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Barat untuk masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan di eL Hotel Bandung, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jumat (26/6/2026). Kepengurusan baru dipimpin kembali oleh Ning Wahyu yang memasuki periode kedua.

Dalam sambutannya, Ning menyatakan komitmen utama kepemimpinannya selama lima tahun ke depan adalah memastikan penyerapan tenaga kerja melalui upaya menarik investasi baru. Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Dengan situasi global saat ini yang berpengaruh besar terhadap Indonesia dan dunia usaha, prioritas saya untuk periode kedua ini adalah memastikan bahwa lapangan pekerjaan di Jawa Barat terus terbuka luas,” ujar Ning Wahyu.

Ning menyebutkan Jawa Barat memiliki modalitas ekonomi yang kuat, mulai dari jumlah penduduk yang besar sebagai penyedia tenaga kerja produktif hingga ketersediaan lahan yang memberi fleksibilitas bagi investor. Ia juga berjanji membantu mempermudah proses perizinan untuk menarik modal.

“Jawa Barat masih menjadi daerah tujuan utama para investor dengan realisasi tertinggi di Indonesia. Selain itu, saya ingin Apindo tidak sekadar menjadi wadah organisasi, tetapi juga menjadi think tank bagi pertumbuhan ekonomi Jabar,” tambah Ning.

Penguatan Internal dan Mitra Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan visi tersebut, Ning mengatakan akan memperkuat struktur internal Apindo di tingkat kabupaten/kota agar pengurus memiliki kompetensi yang memadai. Tujuannya agar mereka dapat berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah.

Apresiasi terhadap kepengurusan baru datang dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Apindo, Shinta Widjaja Kamdani. Ia mengapresiasi konsistensi Ning dalam mengawal isu ketenagakerjaan, namun mengingatkan adanya tantangan serius dari gejolak geopolitik global.

Shinta menyatakan, selain upaya menarik investor baru, perhatian juga harus diberikan pada upaya mempertahankan pelaku usaha yang sudah ada agar tidak tutup. Ia mencatat sejumlah industri manufaktur tengah mengalami tekanan dan melakukan pengurangan karyawan.

Tuntutan Keadilan Fiskal dari Gubernur

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hadir memberikan catatan penting bagi dunia usaha di provinsi ini. Ia menyoroti pentingnya konektivitas infrastruktur, termasuk optimalisasi Pelabuhan Patimban di Subang, agar kegiatan ekspor industri Jawa Barat tidak bergantung pada pelabuhan provinsi lain.

Lebih lanjut, Dedi menuntut agar perusahaan yang mengoperasikan pabriknya di Jawa Barat memindahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke wilayah hukum provinsi ini. Ia menegaskan bahwa beban lingkungan, infrastruktur, dan biaya pengamanan yang muncul harus diimbangi dengan pembagian pajak yang adil.

“Jangan industrinya di sini, dampak pencemarannya di sini, penggunaan infrastrukturnya di sini, hingga mengalami tekanan demonstrasi buruh setiap waktu di sini sampai biaya pengamanan kita yang mengeluarkan, tetapi giliran bagi hasil pajaknya masuk ke daerah lain,” kata Dedi.

Situasi Manufaktur dan Tantangan 2026

Jawa Barat digambarkan sebagai tulang punggung industri manufaktur nasional dengan koridor industri dari Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga kawasan Rebana. Namun pada 2026 sektor manufaktur menghadapi tantangan seperti penurunan daya beli global, kenaikan biaya logistik, dan pergeseran pasar akibat ketegangan geopolitik internasional.

Fenomena pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya disebut menjadi sinyal bagi stabilitas ekonomi daerah. Di sisi lain, terdapat ketimpangan fiskal karena beberapa perusahaan multinasional mencatatkan kantor pusat dan NPWP di luar Jawa Barat meski kegiatan produksinya berada di provinsi ini.

Pelantikan pengurus DPP Apindo Jabar periode 2026–2031 di bawah Ning Wahyu diharapkan menjadi momentum untuk menjembatani tuntutan keadilan fiskal dari pemerintah provinsi dengan kebutuhan dunia usaha akan kepastian hukum dan iklim usaha yang kompetitif.