Ekonom dan pejabat pemerintah meminta stimulus fiskal diarahkan untuk memperkuat industri padat karya sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan formal. Argumennya: saat ini pekerjaan informal masih mendominasi angkatan kerja nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 menunjukkan pekerja formal tercatat 59,93 juta orang atau 40,58% dari total penduduk bekerja, sedangkan pekerja informal mencapai 87,74 juta orang atau 59,42%. Total penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, dengan pengangguran 7,24 juta orang sehingga total angkatan kerja 154,91 juta orang.

Dominasi Sektor Penyerap Tenaga Kerja

BPS mencatat penyerapan tenaga kerja nasional masih didominasi sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut menyerap sekitar 60,29% tenaga kerja nasional.

Meskipun jumlah pekerja formal meningkat dari 59,19 juta menjadi 59,93 juta orang dalam setahun terakhir, proporsi pekerja formal terhadap total tenaga kerja masih relatif rendah. Di sisi lain, pekerja informal terus bertambah, yang menurut pengamat mencerminkan pekerjaan dengan produktivitas dan perlindungan sosial terbatas.

Rekomendasi Kebijakan Fiskal

Mohammad Faisal, Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengatakan industri padat karya harus menjadi prioritas kebijakan fiskal 2027. “Industri tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan lapangan pekerjaan di sektor formal,” ujarnya.

Faisal juga menyoroti tren upah yang mengalami penurunan real. “Meskipun ada peningkatan namun sangat lambat, bahkan dalam beberapa waktu terakhir mengalami kontraksi penurunan dalam upah real-nya,” kata Faisal.

Fokus Pada Biaya Produksi dan Daya Beli

Menurut Faisal, insentif pemerintah selama ini lebih berfokus menekan biaya dari sisi konsumen. Ke depan, perlu perhatian pada faktor yang meningkatkan biaya produksi untuk industri padat karya, termasuk daya beli konsumen, khususnya kelas menengah.

Faisal mencontohkan dampak kenaikan harga energi non-subsidi, seperti pertimbangan kenaikan harga Pertamax dari Rp12.000 ke Rp16.000. Ia menyarankan koordinasi pemerintah dengan Pertamina agar kenaikan dipertimbangkan, misalnya dilakukan secara bertahap.

Insentif yang Telah Disiapkan

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif fiskal untuk sektor prioritas. Rangkaian insentif itu meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya dan pariwisata, program magang bagi lulusan baru dengan uang saku setara upah minimum, serta diskon iuran JKK dan JKN sebesar 50% untuk pekerja transportasi daring.

Selain itu, ada subsidi kredit investasi untuk revitalisasi mesin industri dan program padat karya tunai untuk membuka kesempatan kerja di berbagai daerah.

Tekanan pada Kelas Menengah

Pengamat Universitas Gadjah Mada Arie Sujito menyatakan kelompok kelas menengah paling rentan terdampak berbagai tekanan ekonomi, termasuk pelemahan rupiah dan kenaikan biaya hidup. Menurut Arie, situasi global turut memperbesar kerentanan domestik dan dapat mempersulit kemampuan subsidi pemerintah.

Arie memperingatkan jika tekanan berkepanjangan tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas menjadi persoalan sosial ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan primer.

Dosen FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho menambahkan kebijakan penggunaan barcode terkait data perpajakan dapat membuat sebagian kelas menengah kehilangan akses BBM subsidi, sehingga harus menanggung biaya energi lebih tinggi. Ia memperkirakan kenaikan biaya transportasi bisa meningkatkan pengeluaran rumah tangga 15%–20% jika pola konsumsi tidak berubah.

Strategi Pemerintah

Ferry Ardiyanto, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, menyatakan strategi penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui pendekatan sisi permintaan dan sisi penawaran. Pemerintah menetapkan sektor prioritas yang mampu menyerap tenaga kerja, antara lain industri padat karya, pariwisata, transportasi daring, logistik, dan pertanian.

Ferry menegaskan kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, khususnya kelas menengah. “Ini kami semua kami lakukan agar kelas menengah tetap menjadi kelas menengah atau naik kelas, dan tidak jatuh ke aspiring class menengah,” ujarnya.

Kredibilitas Kebijakan dan Pasar Keuangan

M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, mengatakan pemerintah perlu menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi melalui disiplin fiskal, kepastian regulasi, dan pengelolaan APBN yang efektif agar penguatan IHSG dan rupiah berlanjut.

Rizal menyatakan penguatan pasar keuangan berkelanjutan bergantung pada fundamental ekonomi yang kuat dan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Pergerakan Kurs dan IHSG

Dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah cenderung menguat pada pembukaan perdagangan. Contohnya, rupiah dibuka pada Rp18.134 per dolar AS pada Selasa (9/6) dan menguat ke Rp17.778 per dolar AS pada Senin (15/6).

Sementara itu, IHSG pada pembukaan perdagangan pekan tersebut tercatat bergerak dari 5.344,69 pada Selasa (9/6) menjadi 6.118,73 pada Senin (15/6).