Marketplace diwajibkan memberikan potongan biaya layanan minimal 50% kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang hanya menjual produk dalam negeri. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meringankan beban biaya transaksi UMK sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di platform digital. “Mereka (platform marketplace) mendukung kebijakan ini,” kata Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana.

Syarat Penerima Insentif

Potongan biaya layanan diberikan kepada UMK yang telah terverifikasi dan secara khusus hanya menjual produk dalam negeri. Insentif berlaku untuk setiap transaksi penjualan produk lokal oleh UMK penerima fasilitas tersebut.

Untuk memperoleh potongan, pelaku UMK harus mengajukan permohonan melalui layanan SAPA UMKM. Kementerian UMKM akan melakukan verifikasi melalui unit kerja yang menangani data dan informasi.

Adapun persyaratan administratif meliputi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), penyampaian informasi usaha secara benar dan jelas, penjualan produk dalam negeri yang memenuhi standar mutu dan keamanan, serta pendaftaran di sistem SAPA UMKM.

Pengecualian dan Mekanisme Penghentian

Peraturan itu menetapkan pengecualian: insentif tidak berlaku bagi UMK yang menjual produk pangan olahan siap saji maupun produk elektronik yang diproduksi oleh industri besar dalam negeri.

Marketplace diberi kewenangan untuk menolak atau menghentikan pemberian insentif jika ditemukan UMK yang menjual produk selain produk dalam negeri. Jika insentif ditolak atau dihentikan, pelaku UMK dapat mengajukan klarifikasi atau keberatan kepada pihak marketplace sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah berharap kebijakan pemangkasan biaya layanan ini mendorong lebih banyak pelaku usaha memasarkan produk dalam negeri melalui platform digital dan memperkuat posisi UMK lokal dalam persaingan perdagangan elektronik.