Industri perbankan diperkirakan masih memasuki fase kering likuiditas pada paruh kedua 2026. Tekanan muncul di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tingginya suku bunga acuan, sehingga biaya dana bagi bank meningkat.

Meski penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh pemerintah ke bank-bank pelat merah (Himbara) dinilai mampu menambah agregat likuiditas, distribusi yang tidak merata membuat bank-bank non-Himbara tetap menghadapi biaya dana yang tinggi. Kondisi ini mendorong bank untuk lebih selektif menyalurkan kredit.

Biaya Dana Melonjak, Strategi Bank Berubah

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan menyatakan, “Terasa (kering) bagi perbankan secara umum, yang pasti, cost of fund (biaya dana) menjadi mahal. Sehingga, tantangannya juga bagi kredit.”

Untuk mengantisipasi, CIMB Niaga fokus mendorong penghimpunan dana murah (CASA) dan mempertimbangkan penerbitan surat utang bila diperlukan. “Kami selalu standby, tergantung dari permintaan kredit dan harga,” tambah Lani.

Penempatan SAL Memperlebar Perbedaan Antarbank

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menyebutkan penempatan SAL yang terkonsentrasi di Himbara berkontribusi pada perbedaan biaya dana antarbank dan memicu persaingan suku bunga deposito.

“Kebijakan SAL perlu dirancang bukan hanya untuk menambah likuiditas, tetapi juga untuk mencegah perang bunga, menjaga persaingan sehat, dan memastikan dana benar-benar mengalir ke sektor produktif,” ujar Josua.

Secara agregat, likuiditas industri masih memadai dengan indikator seperti pertumbuhan DPK dan kredit yang tetap positif. Namun angka rata-rata tersebut menutupi tekanan mikro, termasuk perbedaan likuiditas antarbank, perebutan deposan besar, penurunan dana murah, serta penyerapan dana ke instrumen SRBI karena imbal hasil menarik.

SRBI Menyerap Likuiditas, Tekanan Operasional Meningkat

Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengatakan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia tahun ini turut meningkatkan biaya dana dan menekan NIM.

Hery mencatat outstanding SRBI meningkat tajam hingga Mei 2026 mencapai Rp979,9 triliun dan tembus Rp1.021 triliun pada akhir Juni, dengan sekitar Rp677 triliun dimiliki perbankan. Lonjakan ini, menurutnya, menimbulkan persaingan dengan deposito dan menyerap likuiditas yang sebelumnya dapat digunakan untuk intermediasi.

“Yang mengalir ke SRBI mengurangi volume dana yang tersedia untuk intermediasi perbankan. Kalau melihat kondisi di pasar, likuiditas sudah hampir kering,” kata Hery.

Indikator Makro Masih Kuat, Tekanan Mikro Meningkat

Data perbankan menunjukkan beberapa indikator makro yang relatif solid: kredit dan DPK tumbuh, LDR berada di kisaran 86-87%, dan rasio kecukupan modal (CAR) masih tebal. Namun beberapa sinyal tekanan mulai muncul seperti melambatnya pertumbuhan DPK dan kompresi NIM.

“Kalau cost of fund meningkat, maka disiplin menjadi kata kunci. Sekarang kita memasuki era selective growth,” tegas Hery.

Tekanan Musiman dan Harapan Perbaikan

Chief Economist BTN Myrdal Gunarto menilai tekanan likuiditas akhir Juni bersifat musiman akibat kebutuhan pembayaran rutin seperti aliran keluar modal, dividen, pembayaran utang luar negeri, dan kebutuhan devisa impor. Posisi excess reserve perbankan pada 26 Juni tercatat menipis dibandingkan saat penempatan SAL mendorong excess reserve lebih tinggi.

Myrdal optimistis kondisi bisa membaik pada semester II-2026 jika tensi geopolitik mereda dan minat investor asing meningkat.

Himbara Dan Pemerintah Sinergi Jaga Likuiditas

Penempatan SAL mendapat respons positif dari Himbara. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyebut sinergi antara Kementerian Keuangan dan perbankan penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kapasitas intermediasi.

“Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional,” kata Hery.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menambahkan kolaborasi dengan pemerintah memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dan optimasi fungsi intermediasi. Sementara Direktur Utama BRIS Anggoro Eko Cahyo menyatakan pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat dan kolaborasi erat antara pemerintah dan industri perbankan.