Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wakil Ketua Umum PKN, Gerry Habel Hukubun, menyatakan bahwa usulan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, meskipun ia mengakui bahwa Pilkada secara langsung memang membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan suara rakyat kini rentan dibeli.
Suara Rakyat Rentan Dibeli
Gerry Habel Hukubun mengatakan, wacana Pilkada dipilih DPRD bukanlah ide yang buruk jika melihat efektivitas dan dampak positifnya dibandingkan era pemilihan langsung. “Yang saya lihat cost-nya berlipat kali ganda. Dan ujung-ujungnya cost-nya untuk mendapatkan suara dukungan,” ujar Gerry kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).
Ia mengakui bahwa Pilkada langsung menumbuhkan semangat demokrasi di masyarakat. Namun, menurutnya, realitas di lapangan menunjukkan suara pemilih mudah diperjualbelikan. “Semakin hari pemilih semakin cerdas untuk menguangkan suaranya ketimbang memilih yang memang terbaik. Kenapa demikian? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada di garis kemiskinan, yang di mana uang adalah cara paling ampuh untuk mengatur kemiskinan,” jelasnya.
Gerry menambahkan, selama kebutuhan dasar belum terpenuhi, masyarakat cenderung sulit menggunakan logika dalam memilih. “Selama isi perut belum terisi, manusia cenderung susah menggunakan logikanya, karena dia masih mengejar logistik,” imbuhnya.
Mekanisme Pilkada via DPRD
Lebih lanjut, Gerry berharap jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, mekanisme dan tata caranya dapat diatur lebih baik dari sebelumnya. Ia menyoroti tingginya biaya politik yang dikeluarkan calon kepala daerah.
“Cost semakin gede. Jadi pas menjabat, harus kejar BEP (break even point), lalu ditangkap KPK atau kejaksaan karena kedapatan korupsi. Sebetulnya cost kepala daerah ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka mengeluarkan biaya besar untuk jadi kepala daerah,” ungkapnya.
Usulan Partai Golkar dan Tanggapan PSI
Sebelumnya, Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 merekomendasikan beberapa poin, termasuk usulan Pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa partainya mendorong transformasi kerja sama politik menuju koalisi permanen yang ideologis dan strategis.
“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).
Menanggapi hal ini, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menyatakan bahwa jika usulan tersebut merupakan inisiatif pemerintah, maka partai koalisi wajib mendukung.
“Begini, ini kan ketika kita bicara ini kan berarti bicara koalisi kan. Kalau kemudian ini menjadi inisiatif dari Golkar ya berarti kan dari koalisi pemerintah, iya kan? Jadi kalau ini menjadi inisiatif pemerintah maka menurut saya tidak ada alasan bagi partai koalisi semua setuju harus mendukung,” ujar Ahmad Ali saat dihubungi.
Ia menekankan pentingnya komitmen partai koalisi untuk mendukung semua program dan kebijakan pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif. “Jangan ada partai koalisi yang kemudian ketika itu tidak menguntungkan partainya dia menyatakan memilih bersikap berbeda dengan pemerintah kan, kalau menguntungkan terserah saja, jatah menteri mau, kan gitu. Kan dia namanya koalisi itu ya itu harus bersama-sama,” tegasnya.
Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI akan selalu patuh dan mendukung kebijakan pemerintah. “Sekali lagi PSI tidak boleh kemudian memberikan pendapat pribadi. Kalau itu menjadi sikap pemerintah, maka tidak ada syarat yang harus diberikan oleh PSI selain mendukung itu,” tutupnya.
