Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungan terhadap rencana efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia memperingatkan bahwa pengurangan anggaran harus diimbangi jaminan kelangsungan pelaksanaan program.
Purbaya menyampaikan usulan penghematan itu berasal dari Kepala BGN, Nanik S Deyang, yang melaporkan rencana tersebut dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan pada 25 Juni 2026. Menurut Purbaya, besar penghematan akan diumumkan langsung oleh Kepala BGN.
“Mungkin. Ya, tanya dia (Kepala BGN). Dia yang lebih ngerti daripada saya. Saya setuju, apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Tapi biar programnya jalan,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan pada 26 Juni 2026.
Purbaya belum merinci nilai efisiensi yang disiapkan BGN, namun mengatakan penghematan tersebut “cukup signifikan” dan akan disampaikan oleh kepala lembaga terkait. Ia menyebut proposal BGN menunjukkan masih ada ruang untuk peningkatan efisiensi pelaksanaan MBG.
Penyesuaian Anggaran Dan Pelaporan Kepada Presiden
Dalam pertemuan itu, Purbaya menyatakan kebutuhan anggaran MBG untuk satu tahun penuh diperkirakan berada di bawah pagu awal sebesar Rp 268 triliun jika efisiensi yang diusulkan dilaksanakan.
“Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa rincian pemotongan anggaran akan dilaporkan Kepala BGN kepada Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya juga menilai pergantian pimpinan BGN sebagai tanda keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan efisiensi program MBG. “Fakta bahwa kepala yang sebelumnya diganti, itu artinya Pak Prabowo serius memperbaiki tata kelola MBG dan efisiensi penggunaan anggaran. Jadi enggak main-main,” katanya.
Pengawasan Dan Penguatan Kapasitas
Selain mendukung upaya efisiensi, Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan akan membantu memperkuat pengawasan penggunaan anggaran di daerah. Petugas dari kementerian akan memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara berkala.
“Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya, mereka juga setuju. ‘Kalau gak benar boleh tutup saja Pak’, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerja sama dengan BGN sudah semakin baik,” kata Purbaya.
Dia menambahkan kesiapan kementerian untuk membantu penguatan sumber daya manusia BGN, terutama dalam pengelolaan keuangan, agar tata kelola program semakin baik dan pelaksanaan lebih efektif. “SDM-nya juga kita bantu. Kalau perlu orang finansial, keuangan, departemen keuangan, akan membantu. Harusnya ke depan akan lebih bagus,” tutup Purbaya.
Ikuti Ihram.co.id
