Pemerintah terus mendorong transformasi struktural untuk menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Langkah itu meliputi hilirisasi dan industrialisasi, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan pedesaan, serta program bantuan sosial dan lapangan kerja terintegrasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan upaya tadi diperkuat oleh sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi agar pembangunan tak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi bersifat inklusif dan terkoordinasi.

“Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata,”

Indikator Ekonomi yang Menunjang

Sejumlah indikator disebut menunjukkan gerak pertumbuhan yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,61% pada triwulan I-2026. Sektor manufaktur juga menunjukkan ekspansi dengan Purchasing Managers’ Index di level 50.

Laju likuiditas perekonomian (M0) tumbuh 14,8% secara year on year (yoy), sementara kredit perbankan meningkat 11,5% yoy. Eksternalitas perekonomian dinilai kuat dengan surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 72 bulan berturut-turut dan cadangan devisa sebesar US$ 144,9 miliar, setara 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Dampak Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Kemiskinan

Purbaya menekankan dampak nyata pertumbuhan terhadap pasar tenaga kerja. Penciptaan sekitar 1,9 juta lapangan kerja membantu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,68% pada 2026.

Di sisi perlindungan sosial, efektivitas program disebut berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan secara bertahap, dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025.

Prioritas Program Nasional

Menurut Purbaya, tahap berikutnya adalah implementasi melalui delapan kluster program kerja prioritas nasional. Prioritas itu mencakup fondasi ketahanan nasional seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana.

“Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana,”