Presiden Prabowo Subianto merombak pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan menetapkan empat reformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempertegas tujuan utama program: penanggulangan stunting.

Langkah ini mencakup moratorium serta pembatasan jumlah mitra dapur (SPPG), gagasan mitra dapur berbasis kantin sekolah, pemusatan intervensi gizi pada wilayah prioritas dan kelompok rentan stunting, serta kewajiban SPPG mengelola limbah dan sisa makanan.

Fokus MBG Kembali ke Upaya Penanggulangan Stunting

MBG lahir dari gagasan bahwa akses pangan memadai adalah hak dasar yang mendukung hidup aktif dan sehat. Konsumsi pangan rendah dan kurang bergizi berisiko menimbulkan malnutrisi berupa stunting (pendek), underweight (berat kurang), dan wasting (kurus) pada balita.

Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) 2024 mencatat prevalensi stunting pada balita turun menjadi 19,8%. Meski secara nasional angka stunting di bawah 20%, masih terdapat daerah dengan prevalensi yang sangat tinggi. Identifikasi menunjukkan 143 daerah memiliki tingkat stunting jauh di atas rata-rata nasional dan menjadi sasaran prioritas MBG, terutama pada anak usia 0–5 tahun.

Daerah Prioritas dan Persebaran Stunting

Daerah prioritas banyak ditemui di Nusa Tenggara Timur, antara lain Timor Tengah Selatan (severely stunting 20,0% dan stunting 36,8%), Sumba Barat Daya (16,8% dan 30,7%), Timor Tengah Utara (11,9% dan 35,4%), Belu (13,0% dan 31,3%) dan Manggarai (11,4% dan 29,6%).

Prioritas lain tersebar di Aceh (Aceh Timur, Nagan Raya), Sumatera Utara (Nias Selatan, Nias Barat), Sulawesi Tenggara (Buton Selatan, Buton Utara), Sulawesi Barat (Mamuju, Mamasa), Maluku (Buru Selatan, Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat), Papua (Supiori), Papua Barat (Pegunungan Arfak) dan Papua Barat Daya (Raja Ampat).

Beberapa daerah di Jawa, meski prevalensinya relatif lebih rendah, masuk prioritas karena jumlah anak 0–5 tahun yang besar, misalnya Lebak (severely stunting 7,1% dan stunting 25,3%), Bandung Barat (8,3% dan 22,5%), Jember (6,9% dan 23,5%), Temanggung (5,3% dan 22,0%), Pandeglang (4,5% dan 21,9%) dan Pasuruan (5,8% dan 20,3%).

Peran Konsumsi Pangan dan Dampak Jangka Panjang

Konsumsi pangan berkualitas tinggi berperan penting bagi pertumbuhan dan daya tahan tubuh. Rendahnya asupan pangan strategis seperti daging, telur, dan susu berdampak pada kualitas gizi yang buruk dan dapat menurunkan kemampuan kognitif anak secara permanen.

Malnutrisi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berimplikasi pada masyarakat dan perekonomian: menurunkan produktivitas orang dewasa dan membatasi kemampuan anak di masa depan, sehingga risiko kemiskinan dapat diwariskan antargenerasi.

Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif

Pemerintah telah menerapkan berbagai intervensi. Intervensi Gizi Spesifik ditujukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, termasuk pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan menyusui, pemeriksaan kehamilan, imunisasi, inisiasi menyusui dini, promosi ASI eksklusif, dan pemantauan tumbuh kembang bayi. Untuk anak, meliputi ASI hingga 23 bulan, makanan pendamping ASI, dan imunisasi lengkap.

Intervensi Gizi Sensitif menyasar masyarakat luas: peningkatan akses air bersih dan sanitasi, layanan kesehatan dan program KB, kawasan rumah pangan, penguatan regulasi label dan iklan pangan, serta jaminan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai, Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Persalinan Universal.

Tantangan Pelaksanaan dan Alokasi Anggaran

Penerapan program masih menghadapi kendala: alokasi anggaran belum optimal, koordinasi antarinstansi lemah, perbedaan karakter masalah antar daerah, serta kelemahan rancangan, cakupan, kualitas, sasaran, dan kapasitas pelaksanaan di tingkat daerah.

Dalam APBN 2026, MBG mendapat pagu anggaran Rp267,4 triliun dan anggaran cadangan Rp67,6 triliun. Jika program difokuskan pada anak 0–5 tahun di 143 daerah prioritas, kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp25 triliun, atau sekitar 7,5% dari keseluruhan pagu MBG di APBN 2026.

Rekomendasi Untuk Efektivitas MBG

MBG akan lebih efektif jika daerah dijadikan ujung tombak intervensi gizi dengan memperkuat kapasitas puskesmas dan posyandu. Intervensi yang disesuaikan karakter lokal dan pelibatan masyarakat dapat mengurangi kendala infrastruktur di wilayah terpencil.

Langkah pendukung yang perlu berjalan bersamaan meliputi pengendalian harga pangan, penguatan kebijakan pangan murah berbasis sumber daya lokal, dan perubahan perilaku konsumsi tidak sehat, termasuk upaya menurunkan konsumsi rokok.

— Direktur Next Policy