Sebuah video yang menampilkan sekelompok pria asal Kabupaten dan Kota Tasikmalaya memohon pertolongan viral di media sosial. Mereka diduga kuat menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja.
Dalam rekaman berdurasi sekitar 1 menit 29 detik yang diunggah akun Facebook @Ucu Irma, tampak delapan orang laki-laki duduk berdekatan di dalam sebuah rumah. Salah seorang perwakilan korban menyampaikan permohonan bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.
“Kami berasal dari Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Kami semua adalah korban TPPO di Kamboja. Kami mohon bantuan Bapak Presiden, Kapolri, Gubernur Jawa Barat, hingga Wali Kota dan Bupati Tasikmalaya,” ujar salah satu korban dalam video tersebut.
Para korban menjelaskan bahwa mereka awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai staf pemasaran produk laptop. Namun, kenyataannya mereka justru diarahkan untuk melakukan penipuan terhadap sesama warga negara Indonesia. Mereka mengaku saat ini berada dalam kondisi sulit karena kehabisan bekal dan sangat berharap dapat segera dipulangkan ke Tanah Air.
“Kami ingin segera pulang ke Tasikmalaya. Bekal kami sudah habis. Saat ini masih dalam proses KBRI, tetapi kami harus menunggu,” lanjut korban tersebut.
Polisi Lakukan Penyelidikan
Menanggapi video yang beredar, Kapolsek Karangnunggal AKP Jaja Hidayat menyatakan pihaknya tengah melakukan identifikasi awal terhadap dugaan korban TPPO tersebut. Polisi akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan pihak keluarga.
“Pihak kepolisian tengah melakukan identifikasi awal terhadap dugaan korban TPPO tersebut. Polisi juga terus berkoordinasi dengan pihak keluarga dan juga dengan satuan di atas. Kemudian, Kecamatan juga koordinasi dengan Kabupaten,” kata Jaja Hidayat, Rabu (24/12/2025).
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Ridwan Budiarta memastikan bahwa sebelum video tersebut viral, pihaknya sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Diduga para korban berangkat ke luar negeri melalui agen yang tidak resmi.
“Kasus ini sedang kami dalami. Sebelum viral kami sudah selidiki. Kami kejar konstruksi hukumnya, ada dugaan keberangkatan mereka ilegal, diduga melalui agen tidak resmi. Kami terus melakukan pengecekan serta berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait. Urusan pemulangan adalah kewenangan KBRI,” ujar Ridwan Budiarta.
