Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengerahkan 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan pemerintahan desa di wilayah terdampak bencana terparah di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Rencananya, para praja ini akan mulai bertugas pada 3 Januari 2026.
Tujuan Penugasan Praja IPDN
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengiriman praja IPDN ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat banjir bandang. Para praja akan ditugaskan dalam dua fokus utama: membantu pembersihan wilayah terdampak dan menghidupkan kembali roda pemerintahan desa.
“Tugas praja IPDN ini ada dua. Pertama, membantu pembersihan wilayah terdampak. Kedua, menghidupkan kembali pemerintahan desa,” ujar Tito dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Aceh Tamiang dan Aceh Utara Prioritas Pemulihan
Menurut Tito, Aceh Tamiang dan Aceh Utara menjadi prioritas karena merupakan wilayah dengan dampak terparah. Dari total 22 desa yang hilang tersapu banjir di tiga provinsi di Sumatera, 13 di antaranya berlokasi di kedua kabupaten tersebut. Selain itu, dari 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, sebanyak 1.455 kantor desa berada di Aceh.
“Dari total 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, 13 di antaranya berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).
Skema Kuliah Kerja Nyata
Penugasan 1.054 praja IPDN ini dirancang dengan skema yang menyerupai kegiatan kuliah kerja nyata (KKN). Melalui program ini, para praja diharapkan dapat bersentuhan langsung dengan realitas sosial masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemulihan daerah pascabencana.
Dukungan Administrasi Kependudukan
Selain pengerahan praja IPDN, Kemendagri juga telah menerjunkan tim untuk memberikan dukungan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat terdampak. Langkah ini diambil mengingat banyak warga yang kehilangan dokumen kependudukan penting akibat banjir dan longsor.
Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dilaporkan telah berhasil merestorasi 63.230 dokumen kependudukan, meliputi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.
“Sejak 25 November, kami telah mengirimkan sembilan tim Dukcapil, masing-masing tiga tim di setiap daerah. Dari hasil pemantauan, terdapat tiga daerah yang layanan Dukcapilnya tidak berjalan, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Seluruh layanan ini tidak dipungut biaya atau gratis bagi masyarakat,” ungkap Tito.
Acara konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Kehadiran para pejabat lintas kementerian dan lembaga ini menegaskan sinergi pemerintah pusat dalam penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.
