Tokoh muda Nahdlatul Ulama, Ali Ramadhan, meluncurkan buku berjudul Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitek Presisi Polri di kawasan Semanggi, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Acara itu dihadiri oleh sejumlah akademisi dan pengamat yang terlibat sebagai penulis prolog dan penanggap.

Buku lebih dari 300 halaman ini merekonstruksi jejak karier Listyo Sigit Prabowo serta mengulas visi PRESISI sebagai paradigma kerja Polri dalam menjawab tantangan masa kini dan masa depan institusi kepolisian.

Struktur Buku Dan Fokus Pembahasan

Buku dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama bertema “Fondasi dan Visi” yang menguraikan perjalanan karier serta konsep transformasi PRESISI—Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan. Bagian kedua berjudul “Disrupsi Demokrasi & Korps Bhayangkara Masa Depan” yang membahas tantangan kontemporer termasuk demonstrasi Agustus–September 2025 dan Grand Strategy Polri 2025–2045.

Disusun dalam lima bab utama, buku ini diawali oleh prolog yang ditulis oleh analis politik Boni Hargens dan diakhiri dengan penutup bertajuk “Transformasi Polri Menuju Bhayangkara Masa Depan”.

Pendekatan Naratif Dan Analitis

Dengan pendekatan naratif dan analitis, buku merekam perjalanan Sigit sejak penugasan awal di Tangerang, perannya sebagai ajudan presiden, hingga pengangkatannya sebagai Kapolri pada Januari 2021. Selain aspek biografis, buku menempatkan visi PRESISI dalam kerangka akademik terkait disrupsi demokrasi.

Alinea yang mengulas konsepsi PRESISI menyebut paradigma tersebut sebagai respons terhadap tantangan institusional, termasuk fenomena viralitas dan tuntutan due process of law di era digital. Penulis merujuk sejumlah pemikiran akademik untuk menjelaskan peran kepolisian sebagai penyeimbang dalam situasi polarisasi sosial dan tekanan publik.

Lima Pesan Utama

Apa yang disampaikan Ali dalam peluncuran dirangkum menjadi lima pesan utama. Pertama, kepemimpinan adalah proses yang berkembang tidak secara instan. “Kepemimpinan merupakan proses yang tidak tumbuh secara instan, hal yang terlihat dari rekam jejak Kapolri,” ujar Ali.

Kedua, visi PRESISI dianggap sebagai paradigma untuk menangani tantangan seperti fenomena post-truth dan tuntutan proses hukum yang adil di era digital. Ketiga, Polri diposisikan sebagai shock absorber demokrasi, namun menjaga demokrasi tetap menjadi tanggung jawab kolektif bangsa.

Keempat, penulis menegaskan buku ini tidak bermaksud memuja maupun menutup ruang kritik. “Ruang objektivikasi akan terlihat ketika Listyo mengambil peran dalam membawa institusi Bhayangkara melalui tantangan disrupsi demokrasi,” kata Ali.

Kelima, meski reformasi Polri masih panjang dan tantangan diperkirakan semakin kompleks, menurut Ali Kapolri telah meletakkan fondasi yang kuat berupa paradigma kepemimpinan yang tidak mengandalkan kekuatan otot melainkan ketepatan langkah.