Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyampaikan harapan agar Jakarta terus bergerak menuju pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan pada tahun 2026. Ia menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi ibu kota, mulai dari persoalan hunian, transportasi, lingkungan hidup, hingga kesejahteraan sosial.
Tantangan Mendasar Ibu Kota
“Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, saya menegaskan komitmen untuk terus mengawal arah pembangunan Ibu Kota agar bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta. Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi simbol pergantian waktu, tetapi juga bisa menjadi momentum percepatan penyelesaian persoalan-persoalan mendasar,” tegas Kenneth dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).
Menurut Kenneth, yang akrab disapa Bang Kent, Jakarta masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus ditangani secara serius. Ia berharap Jakarta terus bertransformasi menjadi kota global yang inklusif, di mana pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa semakin responsif terhadap persoalan klasik yang belum tuntas, seperti banjir, kemacetan, kualitas udara, dan ketimpangan sosial. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD DKI Jakarta, dunia usaha, dan masyarakat bisa menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta,” ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut.
Pekerjaan Rumah Strategis Pemprov DKI
Kenneth membeberkan sejumlah pekerjaan rumah strategis yang harus segera diselesaikan Pemprov DKI Jakarta, antara lain:
- Percepatan pembangunan hunian layak dengan target sekitar 19 ribu unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Pengendalian banjir dan rob melalui penguatan sistem drainase, tanggul, serta normalisasi sungai dan kawasan pesisir.
- Pembenahan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang hingga kini masih menjadi persoalan lingkungan yang belum terselesaikan.
Pembangunan flyover dan jembatan diharapkan benar-benar diarahkan untuk mengurai kemacetan secara efektif. Sementara itu, peningkatan layanan transportasi publik seperti MRT dan TransJakarta perlu terus ditingkatkan dan menjadi skala prioritas agar semakin terintegrasi, terjangkau, dan mampu mendorong peralihan warga dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Kualitas Hunian dan Lingkungan
Terkait sektor hunian, Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI tersebut menegaskan bahwa target pembangunan 19 ribu unit rumah tidak boleh hanya mengejar kuantitas. Pemerintah daerah diminta memastikan kualitas bangunan, kepastian status hunian, serta ketersediaan prasarana dan utilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, akses transportasi, dan ruang terbuka hijau.
“Percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi prioritas utama. Program ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga harus menjamin kualitas bangunan, kepastian status hunian, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum. Pembangunan hunian harus dilakukan secara terintegrasi melalui optimalisasi rumah susun, penataan kawasan kumuh, pemanfaatan lahan milik daerah, serta kerja sama dengan pihak swasta dengan skema pembiayaan yang berkeadilan dan penyaluran yang tepat sasaran,” jelasnya.
Kenneth turut menyoroti isu lingkungan, khususnya persoalan sampah, banjir, dan kualitas udara. Normalisasi sungai, penguatan drainase, serta perlindungan ruang terbuka hijau dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan terencana, disertai langkah konkret pengendalian emisi serta perluasan transportasi ramah lingkungan demi melindungi kesehatan warga.
Ekonomi Kerakyatan dan Penanganan Bencana
Di sisi lain, penguatan sektor ekonomi kerakyatan, terutama UMKM dan ekonomi kreatif, dinilai penting untuk membuka lapangan kerja baru dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar Jakarta bisa tetap menjadi kota inklusif serta mampu menekan ketimpangan sosial.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan Jakarta itu juga menyinggung penanganan bencana di tingkat nasional. Menurutnya, Indonesia sebagai negara rawan bencana membutuhkan penanganan yang semakin terencana dan terpadu, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan pascabencana.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat dengan dukungan anggaran yang memadai serta tata kelola anggaran yang transparan, agar setiap bencana dapat ditangani secara cepat, manusiawi, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Momentum Percepatan Penyelesaian Masalah
Kenneth menegaskan, bahwa tahun 2026 tidak boleh dimaknai sekadar hanya sebagai pergantian kalender, melainkan momentum percepatan penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang selama ini belum tuntas, mulai dari hunian layak, transportasi publik, lingkungan hidup, hingga kesejahteraan sosial.
“Saya juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program pembangunan serta dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pembangunan bisa berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, saya optimistis Jakarta dapat terus tumbuh menjadi kota yang lebih tertata, tangguh, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan manusiawi,” tutupnya.
