Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, angkat bicara mengenai isu yang menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkeinginan menghidupkan militerisme. Fadli Zon dengan tegas membantah anggapan tersebut, menyatakan bahwa Prabowo justru memilih jalan demokrasi.
Prabowo Pilih Jalan Demokrasi
Fadli Zon menjelaskan bahwa Prabowo telah menempuh jalur politik melalui partai selama bertahun-tahun. “Pak Prabowo memilih jalan demokrasi, masuk partai politik, lalu membangun partai politik, ikut kontestasi politik, kalah dan menang. Dilakukan berpuluh tahun, jalan yang beradab (civilized),” ujar Fadli Zon kepada wartawan pada Selasa (6/1/2025).
Sebagai seorang yang telah mengenal Prabowo lebih dari 30 tahun, Fadli Zon bersaksi bahwa fokus utama Prabowo adalah kesejahteraan rakyat. “Saya jadi salah seorang saksi perjalanan itu sejak saya kenal beliau lebih dari 30 tahun, yang dipikirkannya hanya kesejahteraan dan kebaikan bagi rakyat, dan harus cepat terealisasi. Kadang harus memotong jalan panjang birokrasi,” tuturnya.
Kepemimpinan Kuat vs Militerisme
Fadli Zon kembali menegaskan bahwa Prabowo menerapkan prinsip kepemimpinan yang kuat, namun hal tersebut tidak identik dengan militerisme. “Beruntung kita punya kepemimpinan yang kuat di saat dunia sedang bergejolak. Strong leadership bukan berarti militerisme apalagi dictatorship,” tegasnya.
Isu Militerisme Muncul dari Acara Natal Nasional
Isu mengenai Prabowo ingin menghidupkan militerisme ini pertama kali disinggung oleh Prabowo sendiri dalam acara Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (5/1). Prabowo menyebut ada pihak yang secara vokal mengkritik bahwa dirinya ingin menghidupkan militerisme.
Prabowo menyatakan bahwa ia menerima kritik dan bahkan bersyukur jika dikritik. Ia memberikan contoh ketika ajudannya mengingatkan tentang pakaiannya yang kurang rapi. Meskipun merasa sedikit kesal, ia tetap bersyukur karena diingatkan.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan adanya kritik yang menyebutnya ingin menghidupkan militerisme. Ia kemudian mengoreksi anggapan tersebut dengan menyatakan akan memanggil para ahli hukum untuk memahami batasan kepemimpinan yang otoriter. “Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak: ‘Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme’. Wah, baru saya koreksi, apa bener? Oke baru kita lihat, panggil ahli hukum, panggil di mana, iya kan? Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” ucap Prabowo.
