Ikatan Ahli Perpipaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAPMIGAS) menegaskan komitmen mendukung pembangunan sektor energi nasional melalui peluncuran policy brief dan sesi Luncheon Talk bertajuk “Roadmap Akselerasi Peran Gas Bumi sebagai Energi Transisi Guna Kedaulatan Energi Indonesia”.

Acara ini dimaksudkan sebagai momentum memperkuat peran gas bumi dalam proses transisi energi yang berkelanjutan dan kompetitif. IAPMIGAS menilai gas bumi berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan ketahanan energi dan upaya pengurangan emisi, meski pengembangannya masih menghadapi sejumlah hambatan.

Rekomendasi Strategis dalam Policy Brief

Policy brief yang disusun IAPMIGAS bersama pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, akademisi, dan asosiasi memuat rekomendasi strategis untuk mempercepat pengembangan sektor gas bumi nasional. Ketua IAPMIGAS, Rosa Permata Sari, mengatakan dokumen tersebut merupakan kontribusi organisasi terhadap agenda pembangunan energi.

“Gas bumi memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung proses transisi energi Indonesia. Melalui policy brief ini, IAPMIGAS berupaya menghadirkan rekomendasi yang konstruktif dan implementatif untuk mempercepat pengembangan infrastruktur, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing sektor gas bumi nasional,” ujar Rosa Permata Sari.

Isu Kunci yang Disorot

Dalam policy brief, IAPMIGAS menyoroti lima isu strategis. Pertama, percepatan integrasi infrastruktur melalui penyelesaian proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan jaringan pipa transmisi dan sistem distribusi terintegrasi untuk memperkuat konektivitas antara sumber pasokan dan pusat permintaan.

Kedua, optimalisasi rantai nilai gas dengan menyinkronkan sisi pasokan dan permintaan agar infrastruktur dapat dimanfaatkan lebih optimal dan efisien. Pengembangan fasilitas LNG, regasifikasi, serta penguatan jaringan distribusi disebut sebagai elemen penting.

Ketiga, percepatan substitusi LPG dengan pembangunan jaringan gas rumah tangga dan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk mengurangi ketergantungan impor LPG dan menekan beban subsidi, sekaligus mendukung target pengurangan emisi.

Keempat, penguatan standardisasi, keselamatan, dan keandalan teknis. IAPMIGAS menekankan perlunya standar teknis konsisten, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sistem keselamatan sebagai fondasi keberlanjutan industri.

Kelima, harmonisasi regulasi dan kepastian investasi melalui penyederhanaan perizinan, kepastian tarif, dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar iklim usaha lebih kondusif bagi investasi jangka panjang.

Respons Pemerintah

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, memaparkan sejumlah langkah percepatan pemanfaatan gas bumi. Ia menyebut pembangunan jaringan pipa transmisi yang menghubungkan Pulau Jawa dari timur ke barat setelah rampungnya proyek Cisem 1 dan Cisem 2, serta pengembangan jaringan pipa Sumatera dari Aceh hingga bagian selatan.

Laode menjelaskan jaringan pipa transmisi tersebut akan dihubungkan dengan pipa distribusi menuju wilayah seperti Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, dan Cirebon, serta diiringi pembangunan jaringan gas rumah tangga untuk memperluas pemanfaatan gas bumi dan mengurangi ketergantungan terhadap LPG.

Ia menambahkan bahwa pengembangan infrastruktur migas mencakup tahapan rekayasa, pengadaan, konstruksi, hingga pembangunan fasilitas produksi yang biasanya memerlukan waktu sekitar tiga hingga empat tahun. Pemerintah disebut telah mempercepat berbagai proyek strategis, termasuk pengembangan lapangan gas yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 untuk menambah pasokan gas nasional.

Forum Diskusi dan Peserta

Acara Luncheon Talk & Policy Brief Launching menjadi forum yang mempertemukan regulator, pelaku usaha, asosiasi profesi, akademisi, dan pembuat kebijakan. Sekitar 100 peserta hadir, mewakili Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, SKK Migas, anggota DPR RI, BUMN energi, perusahaan migas nasional, penyedia jasa industri, asosiasi profesi, dan lembaga kajian energi.

IAPMIGAS berharap rekomendasi dalam policy brief dapat menjadi pedoman implementatif bagi pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menciptakan tata kelola yang mendukung kedaulatan energi berbasis gas bumi.