Pemerintah dan pelaku pasar mencatat sejumlah perkembangan ekonomi penting pada Kamis, 25 Juni 2026. Isu anggaran program sosial, strategi pembiayaan internasional, serta kebijakan sektor mineral dan perbankan menjadi sorotan utama.

Berikut rangkuman lima top berita ekonomi yang perlu diperhatikan hari ini.

Anggaran MBG Disunat, Penerima Dipangkas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan mengalami penyesuaian anggaran yang berdampak pada jumlah penerima manfaat. Jumlah penerima dilaporkan turun menjadi sekitar 49 juta orang.

Sumber internal menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mengkaji pemangkasan anggaran dan evaluasi target. Dalam pembahasan itu, BGN mempertimbangkan pemotongan minimal 15% dari anggaran 2026 yang semula Rp 268 triliun, dengan nilai pengurangan diperkirakan mencapai sekitar Rp 40 triliun–Rp 50 triliun.

Pemerintah Targetkan Terbitkan Panda Bond Juli 2026

Pemerintah menargetkan penerbitan Panda Bond—obligasi berdenominasi yuan—di pasar China pada Juli 2026 sebagai bagian dari diversifikasi sumber pembiayaan. Upaya ini juga dimaksudkan untuk memperluas basis investor internasional bagi surat utang Indonesia.

Herman Saheruddin, Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, menyatakan pemerintah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan China dan People’s Bank of China. Dia menambahkan sedikitnya 15 investor telah menyatakan minat, termasuk sejumlah bank dan manajer aset China.

Rupiah Bertahan Di Bawah Rp18.000 Per Dolar AS

Nilai tukar rupiah menguat tipis pada perdagangan sore 25 Juni 2026, ditutup di level Rp17.943 per dolar AS, naik 9 poin dari penutupan sebelumnya di Rp17.952.

Pelonggaran ketegangan di kawasan Teluk, menyusul kesepakatan awal untuk mengakhiri perang antara AS-Israel dan Iran, disebut membantu melonggarkan kekhawatiran pasokan minyak dan berkontribusi pada penurunan harga minyak mentah global, yang berdampak positif terhadap rupiah.

RKAB Nikel Masih Dibahas, Belum Ada Keputusan Kuota

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan belum memutuskan besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk nikel tahun 2026. Evaluasi atas berbagai usulan perubahan dari pelaku usaha masih berlangsung.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, mengatakan pembahasan belum menghasilkan angka produksi final dan pemerintah akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan keputusan.

Kemenkeu Pastikan Penarikan SAL Dari Himbara Dilakukan Bertahap

Kementerian Keuangan mengonfirmasi penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah belum merinci jumlah maupun jadwal penarikan secara rinci.

Sebelumnya tercatat pemerintah memiliki SAL sekitar Rp420 triliun, dengan sekitar Rp300 triliun ditempatkan di perbankan secara bertahap sejak September 2025 dan sekitar Rp120 triliun ditempatkan di Bank Indonesia.