Tokoh Hak Asasi Manusia, Jimly Asshiddiqie, mengapresiasi keberhasilan Indonesia terpilih sebagai nominasi Kelompok Asia-Pasifik untuk menjabat Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) tahun 2026. Indonesia meraih kemenangan dalam pemungutan suara dengan 34 suara, mengungguli Thailand yang memperoleh 7 suara. Sebanyak 2 suara dinyatakan tidak sah dan 4 suara abstain.
Apresiasi dan Harapan
“Saya ucapkan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai bagian dari Nominasi Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026. Selamat dan sukses untuk misi diplomatiknya bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM),” ujar Jimly dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Jimly menyatakan capaian tersebut sejalan dengan komitmen Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai bersama Kementerian Luar Negeri yang sejak awal bertekad merebut posisi strategis tersebut. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya mempersiapkan Indonesia menjadi pemimpin dunia pada 2045.
Menurut Jimly, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi serta peran Indonesia dalam diplomasi HAM di tingkat global. “Semoga dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Kemenlu dan KemenHAM dapat mendorong dialog dan kerja sama dengan seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” harapnya.
Kepercayaan Kawasan dan Peran Indonesia
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut penetapan tersebut mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik terhadap Indonesia. Nominasi ini dijadwalkan akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas tersebut, Indonesia akan memimpin jalannya sidang serta proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Menteri Luar Negeri, Sugiono, menegaskan amanah tersebut akan dijalankan dengan kepemimpinan yang adil serta mengedepankan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh kelompok. “Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” ujar Sugiono.
Peluang Konvensi Internasional Baru
Menteri HAM, Natalius Pigai, dalam pidatonya pada Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 lalu, menyatakan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB membuka peluang lahirnya berbagai konvensi internasional baru di bidang HAM. Ia menilai masih terdapat kekosongan instrumen internasional terkait isu-isu strategis seperti lingkungan hidup, korupsi, dan pemilihan umum yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia.
“Kami komunitas hak asasi manusia ini tahu, ketika menjadi Presiden Dewan HAM PBB, tingkat kepemimpinan ada di tangan kita. Banyak konvensi yang dapat kita hasilkan,” ujar Pigai.
Pigai menambahkan, apabila Indonesia mampu melahirkan berbagai konvensi HAM tersebut, Indonesia akan berperan penting dalam mengubah tatanan dunia ke arah yang lebih baik melalui perjuangan penegakan hak asasi manusia. Langkah tersebut, menurutnya, perlu diperkuat dengan pembangunan peradaban serta penghargaan kepada para tokoh pejuang HAM, agar Indonesia benar-benar menjadi representasi kepemimpinan moral di tingkat global.
