Pemerintah meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke pasar rakyat dan ritel modern untuk menstabilkan harga beras. Langkah ini juga disertai kajian subsidi ongkos angkut khususnya untuk penyaluran ke zona III (Maluku dan Papua) serta wilayah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal, Perbatasan).

Instruksi itu muncul menyusul kondisi harga beras medium yang dinilai tidak aman di zona III dan berada pada status waspada di zona I dan II, dengan disparitas antarwilayah yang tinggi yang menunjukkan kendala distribusi dan biaya logistik.

Status Harga dan Rekomendasi

Kantor Staf Presiden (KSP) mencatat rerata harga beras medium di zona III pada minggu ini sebesar Rp18.437 per kilogram, masuk kategori tidak aman karena berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan meningkat dari pekan sebelumnya. Disparitas harga antarwilayah tercatat tinggi, yaitu 18,87 persen.

KSP merekomendasikan percepatan distribusi beras SPHP ke zona III, dukungan ongkos angkutan untuk menekan harga di zona III dan 3TP, serta penguatan stok penyangga regional.

Sementara itu rerata harga beras medium di zona I dan II masing-masing Rp13.698 per kg dan Rp14.453 per kg, dikatagorikan waspada karena melebihi HET. Rekomendasi KSP untuk kedua zona mencakup penguatan distribusi SPHP ke pasar defisit, perluasan penyaluran ke pasar rakyat dan ritel modern, serta peningkatan pengawasan HET di tingkat distributor dan pengecer.

Koordinasi Pengendalian Harga

Badan Pangan Nasional (Bapanas) ditunjuk sebagai pelaksana stabilisasi harga beras dengan peran memimpin koordinasi bersama Bulog, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Popy Rufaidah, mengatakan KSP menyusun peta risiko mingguan yang menentukan status harga pangan dan disparitas antarwilayah dalam kategori aman, waspada, dan tidak aman. Menurutnya, kementerian dan lembaga harus bergerak berdasarkan peta risiko tersebut.

Ihram.co.id — “Setiap K/L (mestinya) bergerak berbasis peta risiko mingguan. Ketika pangan masuk zona waspada, status itu harusnya diberlakukan sebagai peringatan dini untuk komoditas yang mahal dan intervensinya adalah distribusi, pengawasan HET dan HAP (harga acuan), serta operasi pasar selektif,”

Popy menambahkan bahwa stabilisasi harga tidak bisa seragam antarzona karena masalah berbeda-beda. Ia menyebut tekanan paling kuat terjadi di wilayah dengan biaya logistik tinggi.

Data BPS dan Perkembangan Harga

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyatakan beras termasuk satu dari empat komoditas yang menjadi perhatian menurut matriks level harga versus perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH), bersama bawang merah, cabai rawit, dan minyak goreng pada minggu ketiga Juni 2026.

Ateng melaporkan 130 kabupaten/kota pada minggu ketiga Juni 2026 mengalami kenaikan IPH beras, meningkat dari 116 kabupaten/kota pada minggu sebelumnya. Secara umum, rerata harga beras medium hingga minggu ketiga Juni 2026 naik 0,38% menjadi Rp14.402 per kg dibanding Mei 2026. Rerata harga beras premium naik 0,46% menjadi Rp16.230 per kg.

Stok CBP dan Realisasi Distribusi

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Muhammad Agung Sunusi, menyatakan stok CBP per 21 Juni 2026 mencapai 5,18 juta ton. Dengan cadangan sebanyak itu, menurutnya Bulog dapat melakukan pengendalian harga melalui distribusi yang tepat ke lokasi peningkatan harga.

“Berkat kerja sama dengan Bulog, posisi cadangan beras 5,18 juta ton per 21 Juni 2026. Dengan cadangan sebanyak itu, pemerintah berharap teman-teman Bulog segera melakukan distribusi yang tepat di lokasi-lokasi kenaikan harga beras seperti disampaikan BPS,”

Merespons kondisi tersebut, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Analisis Harga Perum Bulog, Wawan Hidayanto, menjelaskan Bulog terus melakukan intervensi harga menggunakan instrumen SPHP dan bantuan pangan. Realisasi distribusi beras SPHP tercatat 361 ribu ton dari target 828 ribu ton, sedangkan bantuan pangan sekitar 614 ribu ton.

Sebelumnya Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menyebut perkembangan sektor perberasan Indonesia mendapat perhatian dari Food and Agriculture Organization (FAO). Mengutip dokumen Food Outlook edisi Juni 2026, FAO melaporkan peningkatan stok beras di Indonesia yang turut berkontribusi pada stok cadangan beras dunia.

Andi Amran menegaskan stok beras nasional yang dikelola Bulog masih lebih dari 5 juta ton sehingga pemerintah memastikan tidak ada rencana impor beras konsumsi tahun ini. “Stok CBP per Juni ini sekitar 5,2 juta ton, sangat aman. Dari 2025 sampai sekarang juga tidak pernah ada keluar izin impor beras medium,” ujarnya.