Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengakui ketersediaan batu bara berkalori medium menjadi hambatan bagi operasional sejumlah pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Masalah itu muncul meskipun pasokan batu bara secara total untuk tahun ini dinilai relatif aman.

Perhatian pemerintah tertuju pada pasokan batu bara berkalori 5.200 yang masih dibutuhkan beberapa pembangkit. Bahlil menyampaikan kondisi ini saat menjawab pertanyaan terkait Hari Operasi Pembangkit (HOP) PLN, indikator kecukupan stok bahan bakar untuk menjaga pembangkit tetap beroperasi.

Ketersediaan Batu Bara Total Dinilai Aman

Bahlil mengatakan kebutuhan batu bara PLN pada 2026 diperkirakan mencapai 154 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 134 juta ton telah dikontrak, sehingga sisa kebutuhan yang belum terpenuhi berkisar 18 juta hingga 20 juta ton.

“Batu baranya pun dari total kebutuhan 154.000.000 ton pada tahun 2026 PLN sudah melakukan kontrak 134.000.000 ton jadi tinggal kurang lebih sekitar 18.000.000-20.000.000 ton yang belum jadi overall gak ada masalah,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Fokus Pada Kalori Medium

Menurut Bahlil, kendala bukan pada volume pasokan secara keseluruhan melainkan pada ketersediaan batu bara berkalori medium yang semakin terbatas. Penurunan kualitas kalori batu bara di dalam negeri membuat jenis kalori 5.200 masih dibutuhkan untuk beberapa pembangkit.

Untuk mengatasi itu, pemerintah sedang mencari solusi agar pasokan kalori medium tetap tersedia tanpa mengganggu kelangsungan usaha pertambangan.

Tekanan Biaya Produksi dan Skema Harga

Bahlil menerangkan bahwa biaya produksi meningkat akibat rasio pengupasan lapisan penutup tambang atau stripping ratio yang kini berada pada kisaran 8–12 persen. Kondisi ini mendorong biaya produksi batu bara menjadi lebih tinggi.

“Untuk medium ini kan stripping ratio-nya sudah di 8-12% cost produksinya kan sudah tinggi, jadi kita juga harus lebih membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga di medium, harganya sangat murah kalau beli harganya rugi,” kata Bahlil.

Karena itu pemerintah tengah menghitung skema harga yang lebih seimbang agar kebutuhan PLN terpenuhi tanpa membebani pelaku usaha tambang. Bahlil menegaskan kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

“Kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusaha juga tidak dirugikan,” ujar Bahlil.