Pemerintah tengah menyiapkan program distribusi kompor listrik yang direncanakan mulai dijalankan pada 2027 sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang masih mendominasi konsumsi domestik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan sekitar 80% kebutuhan LPG nasional saat ini dipenuhi dari impor, yang berdampak pada keluarnya devisa negara dalam jumlah besar setiap tahun.

Besaran Impor dan Dampak Devisa

“Dalam rangka kita mendorong bauran energi, kita tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Dan devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp 120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini, itu pasti di atas Rp 130 triliun,” ujar Bahlil dalam rapat kerja pembahasan RAPBN 2027 bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut Bahlil, tingginya ketergantungan terhadap LPG impor dapat menjadi tantangan bagi ketahanan energi nasional jika tidak diimbangi dengan upaya diversifikasi sumber energi.

Rencana Program dan Sasaran Awal

Sebagai alternatif, pemerintah mulai mendorong pengembangan penggunaan kompor listrik di rumah tangga. Bahlil mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar untuk kebutuhan program kompor listrik pada 2027.

Program ini akan difokuskan pada kelompok masyarakat dengan kapasitas daya listrik rumah tangga yang relatif rendah. Pada tahap awal, pemerintah mempertimbangkan penggunaan kompor listrik yang dapat beroperasi dengan daya di bawah 900 VA.

“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 VA,” kata Bahlil.

Kajian Teknis dan Ekonomi

Tujuan kebijakan ini adalah agar program dapat menjangkau masyarakat di tingkat kecamatan maupun pedesaan tanpa memerlukan penambahan daya listrik yang besar.

Bahlil menegaskan program masih dalam tahap persiapan dan akan melalui berbagai kajian teknis maupun ekonomi sebelum diimplementasikan secara luas. Pemerintah juga akan mempertimbangkan penggunaan teknologi kompor listrik yang lebih efisien agar manfaat yang diterima masyarakat lebih besar dibandingkan biaya transisi yang harus dikeluarkan.